SEPERTI diketahui bahwa hasil dari rapid test virus corona sangat jauh dari kata akurat, karena fungsi rapid test sendiri bukanlah diagnostik, tetapi sebagai screening atau seleksi antara yang berpotensi atau yang tidak berpotensi terinfeksi karena ada keluhan klinis dan resiko terpapar.
Tetapi beberapa waktu yang lalu sempat muncul pemberitaan bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pati telah membeli alat rapid test sebanyak 2050 unit. Hal tersebut dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran bagi beberapa pihak.
Bupati Pati Haryanto sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sendiri sempat menggembar gemborkan terkait edukasi pemahaman fungsi rapid test, dalam kesempatan tersebut ia menyatakan bahwa hasil rapid test bukanlah sebuah kesimpulan akhir dari positif atau tidaknya pasien.
“Mereka yang positif saat rapid test belum tentu memang positif corona, dan jika hasil rapid tes Covid-19 positif maka ini adalah petunjuk awal. Ini menuntun petugas untuk melakukan pemeriksaan metode swab tenggorokan atau Polymerase Chain Reaction (PCR) dan menjadi dasar menegakan diagnosis atau konfirmasi kasus COVID-19,” tutur Haryanto.
Nah, jika memang rapid test sendiri memang dinilai kurang efektif dan jauh dari kata akurat. Mengapa Pemerintah Daerah atau dalam hal ini melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 justru membeli alat rapid test dengan jumlah sebanyak itu. Jika satu alat rapid test saja harganya kisaran 300 ribu rupiah, maka itu artinya 615 juta rupiah di gelontorkan untuk membeli sebuah alat yang tidak begitu efektif penggunaannya.
Maka tidak berlebihan jika beberapa pihak justru menilai bahwa pembelian rapid test tersebut hanyalah sebuah langkah sia-sia dan terkesan bakar anggaran. Kenapa jumlah anggaran sebesar itu tidak dimaksimalkan pemanfaatannya untuk hal lain yang jelas fungsi dan nilainya?
