SEHARUSNYA pemerintah tetap belajar dari munculnya banyak kasus pemberian bantuan langsung tunai (BLT) di Tahun 2005 atau saat bantuan tersebut dikucurkan kali pertama pada masa pemerintahan Presiden SBY. Kendati dalam rentang waktu hingga sekarang sudah 15 tahun berlalu, tapi pangkal penyebab munculnya permasalahan karena bantuan tersebut identik dengan bantuan ”banyak mulut” tetaplah relevan hingga sekarang.
Sebab, bagi warga yang tidak masuk daftar sebagai penerima bantuan yang kala itu cukup dikenal dengan BLT tersebut, semua hampir tidak ada yang tidak bicara mengapa mereka tidak masuk dalam daftar sebagai penerima. Sedangkan di luar mereka yang notabene sebagai orang yang kondisinya lebuh mampu justru masuk daloam daftar sebagai penerima bantuan itu.
Faktor penyebabnya jika diteliti dan dicermati tak lain karena kesalahan pihak yang berkompeten dalam menyusun data warga penerima bantuan atau yang gratis-gratis dari pemerintah, mengingat mereka adalah sama-sama sebagai rakyat. Ternyata sampai sekarang permasalahan tidak validnya data penerima bantuan tersebut yang menjadikan munculnya ”banyak mulut” dalam menyikapi pemberian bantuan dimaksud.
Padahal selain BLT kemudian pemerintah juga mengucurkan bantuan dalam bentuk lain, di antaranya adalah bantuan beras untuk orang miskin (raskin), di mana penerimanya dikenal sebagai kelompok penerima manfaat (KPM). Ternyata masih banyak orang yang tergolong mampu itu juga ”banyak mulut” menyoal orang mampu lainnya bisa mendapat bantuan, tapi mereka justru sebaliknya.
Sampai pemerintah mengubah istilah raskin menjadi beras sejahtera (rastra) bagi KPM, kemudian berubah lagi menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) hingga sekarang ”banyak mulut” ini belum juga hilang, karena munculnya memang bersumber dari rasa iri. Selebihnya, adalah miskinnya kesadaran diri orang-orang yang tergolong mampu tapi tidak berani menyatakan menolak bantuan tersebut, untuk dialihkan kepada mereka yang memang benar-benar tidak mampu.
Apalagi, di tengah-tengah maraknya pandemi virus Corona (Covid-19) ini pemerintah mengucurkan banyak bantuan, ditambah lagi bantuan dari masyarakat lainnya yang menaruh kepedulian, serta bantuan KPM untuk PKH, BPNT maupun BLT Dana Desa (DD), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Sampai untuk mengecek tingkat kejujuran nurani masyarakat ini dilakukan labelisasi dinding rumah tinggal mereka tapi balik semua itu ada yang merasa malu kemudian menghapus labelisasi itu.
Sungguh benar-benar amat sangat terlalu!!
