SAMIN-NEWS.com, PATI – Di tengah merebaknya wabah pandemi Virus Corona Disease (Covid-19) banyak pihak yang mengaku miskin. Pasalnya kondisi seperti ini yang berarti notabenenya adalah mencari suatu kesempatan di massa terhimpit lantaran dikepung dampak yang ditimbulkan oleh virus corona tadi. Dampaknya perekonomian semakin sulit dalam mengais rezeki, yang pastinya hampir semua lini dan sektor terdampak.
Hal ini diakui oleh Kepala Desa Tambaharjo, Kecamatan Pati/Pati Mubaligh yang dikatakan berkaitan dengan adanya wabah pandemi Covid-19 menimbulkan mental miskin semakin terlihat. Karena yang pasti ingin mendapat bantuan sosial oleh pemerintah, entah itu bantuan sosial tunai (BST) maupun bantuan sosial pangan (BSP) atau blt dana desa serta yang lain.
“Pada sekarang ini (wabah pandemi) telah membuat masyarakat mengaku dan merasa miskin. Karena apa, ya tentu pingin mendapat kuota bantuan sosial. Terlebih saat ini bantuan jenisnya macam-macam sumbernya, dari pemerintah maupun yang dari desa,” ucapnya saat ditemui di Balai desa setempat, Jumat (15/5/2020).
Terlepas dari faktor apakah memang layak dan tidaknya, kata dia, akan tetapi yang diawali dari merebaknya penyebaran Covid-19 hal ini berdampak dengan perekonomian dari masyarakat. Lantas, dari situ timbullah mental miskin yang pingin dibantu secara finansial maupun bantuan yang berupa sembako kebutuhan pokok.
Data warga calon keluarga penerima manfaat (KPM) sendiri untuk saat ini masih menimbulkan keresahan oleh pemerintah desa. Data KPM dikirim dari kementerian sosial yang sudah jelas namanya, alamatnya maupun identitas dari personal warga kepada desa. Dengan demikian, di bawah hanya menyalurkan sesuai dengan daftar yang telah dikirimkan tersebut.
“Ada yang janggal terkait data dari atasan (kementerian) itu. Karena sudah dikirim dengan by name by addres jadi kita (desa) tinggal menyalurkan kepada warga yang bersangkutan yang sudah tertera,” imbuhnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengklaim beberapa oknum atasan (kementerian) ada yang bekerja nakal. Artinya data tidak diverifikasi secara betul dan akurat. Lantas, kondisi demikian, jika warga bertanya pada desa hanya berdasarkan data kementerian itu sendiri yang sudah tertera. Dan wajar saja warga menyakan perihal itu karena dinilai tidak tepat sasaran.
