BANTUAN langsung tunai dari alokasi Dana Desa saat ini masih cukup santer menjadi perbincangan publik di berbagai platform media sosial. BLT yang kemunculannya dipicu kondisi pandemi ini, dalam perjalanannya cukup menguras intensitas emosi dan perhatian masyarakat.
Seperti pada awal diumumkannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Teransmigrasi, di Pati muncul pemberitaan bahwa BLT tersebut akan dibagikan 600 ribu setiap KK tanpa diberi keterangan bahwa bantuan tersebut diperuntukkan kepada masyarakat terdampak covid-19 dan belum pernah menerima PKH dan BPNT.
Saat itu, pemberitaan yang kurang jelas tersebut sudah pasti membuat resah Kepala Desa yang merasa di adu dengan masyarakat.
Bukan hanya berhenti disitu saja, tidak bisa dipungkiri setiap adanya bantuan dari pemerintah, sudah pasti akan menimbulkan polemik dan kecemburuan di masyarakat. Mulai dari ketidaktepatan sasaran BLT, hingga mental tempe masyarakat yang selalu berjiwa miskin dan menginginkan bantuan meskipun dirinya bisa digolongkan mampu.
Mungkin, hal tersebutlah yang mendasari beberapa kabar bahwa ada BLT Dana Desa yang dipotong dengan alasan pemerataan. Di salah satu grup facebook saja ada yang mengatakan bahwa BLT DD di desanya dipotong 200 ribu untuk diratakan dengan masyarakat yang tidak mendapatkan BLT tersebut.
Tentu hal tersebut menjadi sebuah dilema, dari kacamata hukum jelas hal seperti itu tidak dibenarkan. Dengan alasan apapun, BLT DD tidak boleh dipotong. Tetapi disisi lain, Kepala Desa tentu dibuat pusing oleh masyarakat yang merengek minta diberi bantuan.
Ahh, ada maupun tidak ada BLT sebenarnya tidak cukup membantu. Pemerintah sudah seharusnya membuat regulasi yang jelas terkait penanganan corona beserta segala dampaknya, bukan hanya sekedar membagikan BLT yang pada prosesnya terlalu gaduh seperti berebut tumpeng..
