SAMIN-NEWS.com, PATI – Ratusan Warga Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Pati, Selasa (9/6) tadi pagi, menyambangi Balaidesa setempat untuk menggelar audiensi dalam rangka menanyakan transparansi bantuan sosial. Hal itu terlebih sekarang ini sangat banyak jenis bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah dalam menangani dan membantu masyarakat sebagai jaring pengaman sosial.
M. Safuan koordinator audiensi Aliansi Warga Ngemplak Kidul mengatakan, selama ini Kepala Desa Ngemplak Kidul tidak transparan dalam mengelola bantuan sosial terkait. Perlu kiranya Pemerintah Desa (Pemdes) membuat regulasi yang jelas, kemudian dipublish pada tempat yang strategis guna bisa ditelaah dan dibaca oleh masyarakat secara umum.
“Pemdes (Ngemplak Kidul) belum melakukan publikasi bantuan sosial. Jenisnya sendiri dari pemerintah sangat banyak, jadi masyarakat perlu tahu akan hal itu,” katanya kepada Saminnews, Selasa (9/6/2020).
Selanjutnya, pihaknya menambahkan, terlebih bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) secara pastinya membutuhkan anggaran yang banyak. Dengan demikian, ketika ada transparansi terkait penyaluran BLT-DD itu tidak menjadi kesimpang-siuran dari warga sendiri.
Karena sejauh ini, dirasa Pemerintah desa belum menyampaikan informasi keterbukaan publik. Seharusnya secara rigit disosialisakan kepada warga. “Mulai dari BLT DD anggarannya berapa, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berapa, serta nominal berapa per KPM. Ini kan masyarakat perlu tahu, dan juga menjadi keterbukaan publik,” tambah dia.
“Terus juga sebelumnya ada juga pembagian beras 5 kilogram untuk warga. Nah, ini sumber pendanaannya kan dari mana, apakah dari Dana Desa atau darimana. Yang jelas, masyarakat butuh informasi yang membangun untuk hal itu, agar masyarakat tidak bingung dalam menyikapi banyaknya bantuan sosial,” tandasnya.
Informasi mengenai data bantuan sosial ini penting sekali untuk disosialisakan kepada masyarakat. Sifatnya sendiri ditujukan bagi masyarakat yang terdampak akibat wabah pandemi corona virus desease (Covid-19). Masyarakat butuh tempat aduan dan tempat bertanya, agar persoalan di tengah masyarakat tidak terjadi mis-komunikasi.
