BELUM lama ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease.
Dalam surat edaran tersebut, ada sebuah poin yang menyebut bahwa pemerintah mengizinkan seseorang bepergian ke luar kota dengan syarat mengantongi surat hasil rapid test atau PCR dengan hasil negatif atau non reaktif. Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, surat tersebut bisa diganti dengan surat bebas influenza.
Beberapa pihak mempertanyakan perihal penggantian hasil rapid dengan surat bebas Influenza tersebut. Ketua Pusat Kajian Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Bigwanto menilai jika kebijakan terbaru tersebut bisa berpotensi membawa petaka. Menurutnya, di Indonesia sendiri 80 persen kasus positif covid-19 di Indonesia justru tidak memiliki gejala sama sekali. Mensyaratkan surat bebas influenza untuk bepergian justru sangat membuka peluang meloloskan orang-orang yang terinfeksi corona.
Padahal menggunakan hasil rapid test saja sebagai syarat untuk bepergian juga masih belum efektif untuk menjadi upaya memutus mata rantai persebaran covid-19. Apalagi hanya dengan surat bebas inflenza?
Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dua orang penumpang asal Jakarta terbang ke Sumatera Barat dengan dokumen lengkap–termasuk hasil rapid test yang non-reaktif. Begitu mendarat, otoritas bandara mengambil sampel swab seluruh penumpang. Tiga hari berselang, hasil tes keluar dan satu penumpang itu dinyatakan positif.
Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang lebih efektif dan tetap berprinsip pada keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Bukan hanya melulu berpegang pada perbaikan ekonomi saja. Kebijakan penggantian hasil rapid test dengan surat bebas influenza sudah jelas sebuah langkah yang sangat sembrono. Mbuk ya jangan gitu pak !!
