SAMIN-NEWS.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sudah menyiapkan instruksi untuk pemberlakuan kenormalan baru atau new normal di Jawa Tengah. Meski begitu, Ganjar mengingatkan penerapannya tetap mengacu pada kurva kasus virus Corona atau COVID-19 di tiap daerah masing-masing.
“Kita sekarang menyiapkan satu proses bagaimana konteks kemarin bencana non-alam, maka sekarang pemulihan, bahasa populernya itulah normal baru. Tapi yang dibutuhkan normanya dulu. Sudah saya tanda tangani (instruksi) mudah-mudahan nanti bisa dibagi ke seluruh Kabupaten-Kota sehingga sektornya nanti bisa menyesuaikan,” kata Ganjar di kantornya, Jumat (12/6/2020).
Secara umum instruksi tersebut berisi tentang protokol kesehatan dan aturan-aturan yang wajib dilakukan selama new normal. Untuk penerapannya di berbagai sektor wajib berpedoman dengan epidemiologi masing-masing daerah, apakah zona hijau, kuning, atau merah.
“Kalau merah tidak boleh (new normal), kuning siap-siap, hijau silakan (new normal). Di kabupaten/kota ada gugus tugas maka komunikasi dengan bupati/wali kota menjadi penting. Termasuk persiapan backup seandainya skenario tidak bagus maka kembali ke posisi semula, bahasa Pak Presiden jangan sampai ada gelombang kedua,” jelasnya.
Ganjar pun mengingatkan agar masyarakat Jawa Tengah disiplin menerapkan protokol kesehatan meski di masa new normal. Khusus untuk daerah dengan zona merah dilarang menerapkan new normal hingga kurva kasus Corona sudah landai.
“Jangan tergesa-gesa. Lihat perkembangan, misal Semarang harus lebih ketat lagi, Temanggung lebih ketat lagi. Jangan ngomong normal baru dulu, kita bicara bereskan soal grafik tidak naik dulu,” pesan Ganjar.
Ganjar menambahkan daerah zona hijau Corona seperti Kebumen, Rembang dan Kota Tegal bisa menjadi contoh penanganan Corona. Dia pun menyarankan kebijakan yang baik bisa diaplikasikan dengan penyesuaian sesuai kondisi masing-masing daerah.
“Iya tentu saja orang boleh contoh tapi situasi kan beda tiap daerah. Misal daerah tidak banyak migrasi atau pendatang bagaimana, yang sudah laksanakan baik-baik bisa berbagi antar bupati/wali kota, bagaimana menanganinya,” ujarnya.
