SELAMA ini, beberapa pihak menilai bahwa Pemerintah Indonesia masih belum maksimal dalam hal penanganan pandemi virus corona. Pemerintah masih terkesan enggan membuat peraturan yang tegas terkait pemberlakuan pembatasan aktivitas karena masih terlalu mempertimbangkan kepentingan ekonomi.
Bahkan sebelumnya, Jokowi pun mengakui bahwa pihaknya ingin kepentingan kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan. Ia pun menyebut bahwa dalam segala pengambilan keputusan, perlu adanya pertimbangan kedua faktor tersebut.
“Dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang. Kita tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu,” ungkapnya akhir Juli kemarin.
Dalam pernyataan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa kita harus tetap menjaga ritme dalam faktor ekonomi, hal tersebut bertujuan agar menghindarkan Indonesia dari jurang resesi.
Namun, belakangan konsep gas dan rem tersebut dinilai gagal dalam menghadapi pandemi yang kian liar iramanya. Jumlah penambahan pasien positif corona di Indonesia terus melonjak dan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan melandai.
Dengan kondisi yang demikian, banyak pihak yang meminta agar pemerintah benar-benar fokus pada penanganan pandemi dan mulai mengesampingkan faktor ekonomi.
Salah satu Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono bahkan meminta agar Jokowi mulai menarik tuas rem ekonomi dan menginjak pol gas kesehatan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah seharusnya segera memberlakukan pembatasan aktivitas dengan ketat serta melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan secara besar-besaran.
Yaah, ketika kita berada dalam dua pilihan, tentu akan sangat dilematis ketika kita dipaksa memilih dari salah satunya. Hal tersebut tentu berlaku juga dalam konteks kesehatan dan ekonomi di masa pandemi ini. Sederhananya sih, kuncinya kita harus mawas diri dengan keadaan saat ini..
