SAMIN-NEWS.com, PATI – Dalam Rapat Paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Fraksi Partai Golkar menyebut bahwa segala kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 harus mempertimbangkan dampak pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Endah Sri Wahyuningati saat membacakan pandangan Fraksi Partai Golkar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Racangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pati tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (6/10/2020).
Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa kebijakan yang sudah dirancang dalam Raperda APBD TA 2021 harus dijalankan dengan optimal diantaranya terkait entitas keuangan dan penegakan denda pajak atau law enforcement.
“Disampin itu SDM dan penerapan Teknologi Informasi (TI) layanan pajak harus terus ditingkatkan. Tak lupa sudah seharusnya juga ada perubahan regulasi yang sudah ketinggalan jaman atau out of date,” tegasnya.
Lebih lanjut Endah juga menyoroti koordinasi yang efektif terhadap OPD melalui SKPD dan BUMD penghasil pendapatan daerah serta verifikasi obyek dan piutang PBB baik pedesaan maupun perkotaan yang masih ada tunggakan harus dioptimalkan.
“Namun, kami juga mengingatkan bahwa langkah kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampak pandemi yang sangat berpengaruh pada perkonomian masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
