PASCA penangkapan Julari Batubara, saya justru ingat dengan statemen Megawati tahun 2019 lalu dalam Kongres PDIP di Bali. Kala itu ia dengan blak-blakan mengatakan bahwa meminta jatah menteri dari PDIP paling banyak pada periode pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Nanti di (pemerintahan) Pak Jokowi (jatah menteri) harus banyak. Orang kita pemenang. Jangan nanti saya dikasih cuma empat (menteri) ya. Emoh,” kata Megawati saat membuka Kongres PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).
Dari permintaan tersebut, permintaan tersebut akhirnya dipenuhi dengan menjadikan kuota 5 orang menteri dari PDIP. Mereka adalah, Tjahjo Kumolo (Men PAN-RB), Yasonna Laoly (Menkumham), Juliari Batubara (Mensos), I Gusti Ayu Bintang (Menteri Perempuan dan Anak), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Secara prinsip, sebagai partai pemenang pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, permintaan Megawati tentu wajar. Selain berhasil mempertahankan jabatan kepresidenan Jokowi untuk yang kedua kali, jatah kursi di kabinet adalah hak politik yang juga diterima partai-partai pengusung yang lain.
Total ada 16 menteri dari parpol yang jadi tetapi ternyata baru setahun sudah 2 yang ditangkap KPK. Ironisnya kedua menteri yang dibekuk tersebut berasal dari 2 partai utama Pilpres 2019 yang masing-masing juga begitu gencar menyuarakan semangat antikorupsi.
Penangkapan pertama dialami oleh Menteri KKP Edhy Prabowo dari Partai Gerindra, dan dilanjutkan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara dari Partai PDIP.
Secara tidak langsung, hal ini tentu menjadi sebuah cambukan bagi kedua partai besar tersebut. Prabowo sebagai Ketum Gerindra melontarkan kecaman sangat keras meski secara tidak langsung yang kemudian disampaikan oleh adiknya, Hashim Djojohadikusumo.
Begitu juga dengan PDIP, sudah minta jatah lebih tetapi ternyata yang dikirim malah menciderai kepercayaan. Kira-kira apa sanksi yang pantas diberikan sebagai tambahan hukuman.
Namun meskipun demikian, publik sendiri menilai beberapa calon berintegritas dapat dipertimbangkan masuk formasi. Salah satu di antaranya yaitu mantan Walikota Surabaya dua periode, Tri Rismaharani.
Jika pada akhirnya Risma harus menggantikan posisi Juliari, maka disini tugasnya bukan hanya menambal jabatan yang kosong. Disini ia juga diposisikan harus mampu membayar kegagalan Juliari melalui jalur prestasi untuk kembali memperbaiki citra PDIP yang terkena imbasnya.
Yaaaa, mari kita lihat saja kelanjutannya..!!
