BELUM lama ini, pemerintah telah mengirimkan vaksin Sinovac buatan China ke beberapa provinsi di Indonesia. Distribusi tersebut telah dilakukan meskipun uji coba fase ke-3 belum benar-benar selesai ataupun mendapatkan Persetujuan Penggunaan Darurat/Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Di laman website BPOM, 5 Januari lalu mengatakan bahwa sampai saat ini kita harus masih menunggu penyelesaian analisis data uji klinik fase 3 untuk mengonfirmasi khasiat vaksin tersebut.
Meskipun belum mengantongi EUA, beberapa kepala daerah telah menyebut secara spesifik kapan veksinasi tersebut akan dimulai dan diberikan kepada daftar penerima di daerah tersebut.
Seperti apa yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa vaksinasi akan dimulai 14 Januari mendatang dengan sasaran 177.784 tenaga kesehatan yang ada di Jawa Tengah.
Seperti kita ketahui bahwa proses pndistribusian vaksin tersebut memang telah dilakukan ke beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Padahal hingga saat ini vaksin asal China tersebut masih saja menjadi bahan perdebatan berbagai ahli dan masyarakat terkait efektivitas serta belum lolos uji klinis tahap ke-3.
Padahaal sejatinya, uji klinis tahap ke-3 merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Sebab dalam uji klinis tahap ke-3 tersebutlah vaksin ini diuji coba langsung ke manusia.
Anggota Komisi IX Fraksi PKS Kurniasih Mufidayanti mengkritik langkah pemerintah yang mendistribusikan vaksin saat izin edar dan uji klinis tahap ke-3 belum rampung. “Kami sangat menyayangkan langkah ini,” tuturnya.
Hampir senada dengan apa yang disampaikan politisi PKS tersebut, epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Mouhamad Bigwanto mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah kiranya memang kurang tepat.
Secara spesifik ia mengatakan bahwa kesalahan dari pendistribusian vaksin ini adalah glorifikasi pemerintah yang seolah menyebut bahwa vaksin tersebut sudah keluar ijin edarnya.
“Semua ini mengesankan izin edar sudah keluar dan terkesan wewenang BPOM cuma formalitas saja. Akhirnya kepercayaan publik terhadap independensi keputusan BPOM jadi menurun,” tuturnya menjelaskan.
Meskipun begitu, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito sebenarnya memang telah menjelaskan alasan mengapa vaksin tersebut didistribusikan sebalum EUA keluar. Menurunya hal tersebut dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan vaksin yang merata di seluruh daerah.
Sebenarnya, apa yang menjadi alasan pemerintah memang tidak ada salahnya. Yang menjadi kurang tepat adalah glorifikasi yang bisa jadi justru menggiring opini kurang tepat di tengah masyarakat.
