SAMIN-NEWS.com, PATI – Beredarnya kabar bahwa Tahun 2021 ini sebanyak 50 orang anggota DPRD Pati, sudah barang tentu termasuk Ketua dan tiga unsur Wakil Ketua, masing-masing akan menempati ruangan berlantai empat sudah dipastikan banyak yang tidak percaya. Alasannya, karena kondisi gedung sebagai kelengkapan Dewan tersebut fungsinya masih maksimal, sehingga tidak semestinya jika harus membangun lagi gedung baru dengan empat lantai.
Proses dan tahapannya saat ini, untuk konsultan jasa pengawas pelaksanaan pekerjaan tersebut saat ini sudah ditayagan oleh pihak Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekda Pati. Sedangkan untuk pelaksanaan paket pekerjaan tersebut, belum masuk ke bagian lelang itu sehingga ada sejumlah kalangan yang tidak sependapat menyatakan lebih baik paket pekerjaan itu dibatalkan.
Dengan demikian, papar beberapa keterangan lainnya yang dihimpun ”Samin News”, minta agar alokasi anggarannya dibuatkan berita acara untuk dialihkan. ”Misalnya, dialihkan untuk membayai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Juwana maupun untuk meningkatkan ruas jalan Pati-Gabus yang saat ini kondisinya rusak parah,”tandas salah seorang di antara mereka,”Hisam dari Desa/Kecamatan Gabus.
Karena itu, lanjutnya, ketimbang para Wakil Rakyat yang harus menikmati fasilitas satu ruangan utuk satu anggota Dewan dengan membangun gedung alat kelengkapan dewan sebanyak empat lantai, seharusnya rakyat didukung agar bisa menikmati akses ruas jalan yang benar-benar masimal. Tidak seperti saat ini, jika tiap hari harus pergi ke Pati maupun sekembalinya terpaksa harus melintas di ruas jalan yang ancur.
Mengingat hal tersebut, maka pihaknya sepakat biar kondisi ruang fraksi di DPRD itu dimaksimalkan, seperti jika AC-nya kurang nyes ditambah lagi. Bila perlu ditambah lagi fasilitas karaoke untuk meregangkan syaraf di kepala karena harus memikirkan urusan rakyat,”imbuhnya.
Ditanya terpisah berkait dengan akan dibangunnya gedung alat kelengkapan Dewan sebanyak empat lantai, salah sorang anggota DPRD dari Fraksi PDIP, H Djamari menyatakan tidak tahu siapa yang mempunyai gagasan itu. ”Coba hubungi Ketua Komisi C, karena komisi ini yang mempunyai kewenangan berkait pelaksanaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana,”ujarnya.
