SAMIN-NEWS.com, PATI – Penanganan wabah pandemi Covid-19 hingga kini masih dicari formula yang jitu, sehingga benar-benar mampu memutus penyebarannya. Pasalnya sistem ini bukan hanya satu arah, melainkan banyak lini. Dari kesehatan, sosial-ekonomi, juga ketahanan pangan yang harus dijamin.
Berbicara mengenai penanganan Covid-19, tidak bisa dilepaskan peran pemerintah melalui skema pembiayaan operasional dalam bentuk program maupun kegiatan. Karena logika tanpa ada logistik (biaya) sama juga bohong hasilnya tidak maksimal.
Hal tersebut diakui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Hadi Santosa menyebut program pemerintah harus hadir mulai pembuat kebijakan maupun fasilitas yang di dalamnya termasuk anggaran.
“(Penanganan wabah) lebih banyak kendala yang di lapangan, yang pertama anggaran. Jogo Tonggo itu kan gak ada anggaran,” kata Hadi di kantornya kepada Saminnews.
Sebelumnya, pihaknya memaparkan kelembagaan maupun kementerian banyak agenda untuk mengatasi persoalan wabah pandemi. Akan tetapi, dari banyaknya program tersebut bukan berarti secara ampuh mampu menghilangkan wabah tersebut.
Oleh sebab itu, Kementerian Desa dalam regulasi yang dikeluarkan bahwa dana desa harus dialokasikan kepada penanganan Covid-19. Tujuannya adalah mengoptimalkan penanganan dari bawah.
“Sekarang boleh ya, bisa mengambil dari sebagian dana desa (DD) 8 persen itu untuk operasional Jogo Tonggo,” ungkap Hadi.
Selain anggaran, menurutnya belum optimal penanganan Covid-19 adalah tidak bisa mengurai persoalan di lapangan. Pasalnya, ketahanan ekonomi belum dijamin. Pemerintah woro-woro dengan mengimbau di rumah saja, hal ini yang masih rancu.
“Kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga berpengaruh. Misalkan petani kalau tidak boleh keluar rumah, mau dapat uang dari mana,” tegasnya.
Realistis juga bahwa pendapatan masyarakat mempengaruhi seretnya penghasilan yang berimbas pada ketahanan keluarga. Oleh karena itu, masyarakat benar-benar dijamin dalam rangka melindungi dan membentengi kelompok resiko.
