SAMIN-NEWS.com, PATI – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak dan Keluarga Berancana (Dinsosp3akb) Kabupaten Pati mengatakan saldo rekening kosong Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) penerima bantuan, baik BPNT serta PKH disebabkan data kependudukan yang bersangkutan bermasalah.
“Penyebabnya adalah terkait dengan data, misalnya NIK yang belum disepadankan dengan Disdukcapil akhirnya diturunkan untuk dipadankan,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Tri Haryumi, Sabtu (22/5/2021).
Sebab selanjutnya, kata Haryumi adalah apakah keluarga penerima manfaat (KPM) layak atau tidak layak mendapat bansos. Sehingga hal ini segera ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui pengisian kuesioner melalui pemerintah desa.
“Sudah ada kuesioner diserahkan ke operator desa untuk diisi yang bersangkutan. Nah disitu, layak atau tidaknya akan mempengaruhi jumlah penerima,” tutur dia.
Hal ini diungkapkan pihaknya saat ditanya terkait kurang lebih 115 KPM di Sumberejo, Kecamatan Jaken yang saldonya zonk (kosong). Dan ternyata, kasus serupa juga dialami di beberapa tempat.
Meski demikian, pihaknya mengatakan perbaikan data telah dilakukan oleh Dinsos. Perbaikan data itu sedikitnya puluhan ribu yang bermasalah dengan NIK. Dan untuk saat ini telah dikirimkan ke Pusdatin Kesos sebab yang memutuskan adalah pemerintah pusat.
“Sekiranya kini sudah ada 55 ribu perbaikan data yang kita kirim ke Pusdatin (Pusat Data dan informasi Kementerian) Kementerian Sosial untuk BPNT, PKH dan termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” jelasnya.
kekosongan ini, menurutnya dari pemerintah pusat dan terjadi di seluruh Indonesia. Sedangkan di Pati cukup sedikit dibanding yang lain jumlahnya yang luar biasa. Karena dari alokasi 136 ribu sekian masih mendapat 119 ribu sekian BPNT.
“Sedangkan untuk PKH 45 ribu sekian hanya 250 KPM yang kosong. Itu pun sudah dibenahi kemarin untuk penerima (kosong) bulan Maret-April, insya allah bulan Mei-Juni dicek sudah banyak yang masuk,” pungkasnya.
