SAMIN-NEWS.com, PATI – Meski Kepala Desa telah dilantik pada 22 dan 24 Mei kemarin, namun kades baru tersebut dalam pelaksanaan visi-misi yang diusung belum bisa direalisasikan. Sebab masih mengacu pada ketentuan anggaran pendapatan belanja saat kepemimpinan kades lama.
Pelaksanaan program pemerintah desa atau Pemdes ini berdasarkan ploting anggaran dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dimana hal ini disusun dengan sistem permusyawaratan kelembagaan desa serta tokoh masyarakat.
“Terkait dengan program masih meneruskan pada agenda dalam APBDes yang telah disepakati bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat melalui kesepakatan dalam MusrenbangDes,” ujar Camat Winong, Sunaryo saat berbincang dengan Samin News, Kamis (27/5/2021).
Dengan begitu, jika kades terpilih adalah pendatang baru, maka peran koordinasi antara kades lama dengan kades baru sangat vital. Fungsinya sebagai komunikasi serta realisasi perencanaan program yang telah disepakati.
Akan tetapi, menurut Sunaryo bagi kades jiak tetap melaksanakan program visi-misinya, maka hal tersebut harus menempuh mekanisme yang berlaku. Prosedurnya adalah dengan menyusun, merubah lalu menetapkan kembali APBDes.
“Bisa untuk merealisasikan janji kampanye, namun itu harus merubah APBDes terlebih dahulu, dengan mekanisme yang sama disepakati kelembagaan desa hingga tokoh masyarakat, lalu di Perdes kan,” terangnya.
Proses semua tahapan Pilkades telah usai, maka ia berharap tidak ada lagi perseteruan pada akar rumput. Dimana semula terdapat konflik kepentingan pencalonan di tengah masyarakat agar bisa normal semua pihak menjadi satu sesama warga masyarakat desa.
“Agar kades baru agar profesional melayani masyarakat, tidak ada kotak-kotak antara pendukungnya dan musuhnya,” harapnya.
Adapun seusai dilantik oleh Bupati Pati Haryanto pada Senin (24/5), sehari setelahnya yakni Hari Selasa menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab).
