BERBAGAI pemberitaan mengenai anggota DPR RI yang mandapatkan fasilitas hotel untuk isolasi mendiri mendadak menjadi perbincangan hangat di tengah kemelut pandemi Covid-19.
Tak ada asap tanpa api, hal ini menjadi buah bibir tentu bukan tanpa alasan. Bagaimana tidak? Di tengah kondisi krisis seperti ini, pemerintah justru seolah pamer akan betapa berkuasanya mereka.
Kita semua tentu tahu betul tentang bagaimana kondisi fasilitas isolasi yang kurang layak bagi rakyat Indoenesia.
Hal semacam ini tentu sangat menyakiti hati rakyat Indonesia. Terlebih jika kita tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai fasilitas isolasi mandiri para anggota DPR RI tersebut.
Dikutip dari Kompas, tarif hotel beserta fasilitas kesehatan termasuk konsultasi dokter dan obat-obatan berkisar antara 4,5 jt hingga 30 jt per orang.
Padahal kita semua tentu tahu jika secara prinsip, anggota DPR adalah wakil rakyat yang berarti bekerja dibawah rakyat. Yah, sederhananya, mereka adalah pelayan dan rakyat sendiri adalah bosnya.
Jika seperti itu, ini tentu kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Sebab jika pelayannya bisa dirawat di hotel bintang empat, tentu setidaknya bosnya akan dirawat di hotel bintang lima bukan?
Namun jika kenyataannya terbalik, pemerintah rasanya memang perlu mengganti istilah isolaso mandiri bagi rakyat Indonesia. Sebab, jika wakil rakyat ditanggung negara saja disebut isolasi mandiri, maka rakyat yang melakukan isolasi mandiri dan tidak ditanggung negara, tentu bukan hanya sekedar mandiri. Mungkin istilah Super-Big-Mega-Gala-Mandiri memang bisa menjadi opsi.
