SAMIN-NEWS.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI angkat suara soal pemangkasan anggaran yang dilakukan terhadap MPR. Pemangkasan ini karena adanya refocusing anggaran sebab untuk penanganan pandemi Covid-19.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari mengatakan pemangkasan tidak bisa dihindari. Pemangkasan anggaran ini bukan hanya berlaku untuk MPR semata. Melainkan di Kementerian/lembaga lain.
Anggaran tersebut katanya ada pergeseran yang ditujukan untuk penanganan Covid-19 baik lingkup nasional maupun daerah. Pergeseran anggaran itu untuk bantuan sosial juga termasuk bantuan terhadap UMKM.
“Anggaran ditujukan agar bisa memberikan tambahan bantuan sosial dan bantuan UMKM serta membayar rawat pasien covid-19 yang melonjak tinggi akibat delta varian,” katanya dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (1/12/2021).
Sebelumnya, Pimpinan MPR ‘ngambek’ terhadap kebijakan oleh Kementerian Keuangan sebab ada pemangkasan anggaran kepadanya di tahun 2021. Di samping itu, di saat yang sama pimpinan MPR terjadi penambahan pimpinan dari 4 menjadi 10.
“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata pimpinan MPR RI, Fadel Muhammad pada Selasa (30/11/2021).
Ia menambahkan, kemarahan juga dipicu Menteri keuangan, Sri Mulyani dinilai tak menepati janjinya terhadap jumlah pelaksanaan kegiatan Empat Pilar di tahun 2021. Kemudian, ditambah undangan MPR yang dilayangkan juga tak dihadiri oleh yang bersangkutan.
“Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” tegas Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
