SAMIN-NEWS.com, REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar acara penyerahan Petikan DIPA tahun 2022 oleh Bupati Rembang di Aula lantai IV pada Jum’at (17/12/2021). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Forkompimda, Pimpinan Satker/OPD serta perwakilan Kecamatan/Desa.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat penyerahan DIPA di lingkungan Pemkab mengatakan, ini sebagai tindaklanjut atas kegiatan penyerahan DIPA di istana negara oleh Presiden pada tanggal 29 November 2021 serta penyerahan DIPA oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2021.
Menurutnya, Pemkab Rembang pada tahun 2022 anggaran diprioritaskan pada program pemulihan perekonomian. Sebab, pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk mengatur kembali keuangan guna memilih dan memilah program prioritas daerah sesuai prioritas pembangunan nasional.
“Pada tahun 2022 prioritas penggunaan anggaran pemerintah masih berfokus pada sektor kesehatan, pendidikan dan juga program percepatan pemulihan ekonomi nasional. Karena saat ini kita memerlukan percepatan pemulihan ekonomi,” ucapnya.
Hafidz meminta dana yang sudah dialokasikan segera direalisasikan dengan baik. Sehingga mampu mendongkrak serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Rembang, serta berkontribusi untuk meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Rembang menyerahkankan secara simbolis sebanyak sejumlah 25 DIPA dengan alokasi dana sebesar Rp 217,74 Miliar untuk 18 satuan kerja (Satker).
Sementara itu, Kepala KPPN Pati, Marno menegaskan anggaran APBN yang dikelola untuk dua kabupaten, yaitu Pati dan Rembang pada tahun 2022 mengalami penurunan. Ia mengatakan anggaran KPPN turun sebesar 0,46 persen dari total keseluruhan.
“Jumlah total dana APBN yang dikelola pada tahun 2022 sejumlah Rp1,499 triliun rupiah, sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 1,506 Triliun rupiah,” kata Marno.
Dalam menyikapi alokasi anggaran 2022 tersebut, pihaknya mendorong agar melakukan percepatan penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran serta melakukan proses pengadaan barang/jasa pada bulan Desember 2021, memastikan kesiapan dalam implementasi SAKTI Full Modul baik SDM maupun infrastruktur pendukung.
“Mempercepat tender DAK Fisik dan Dana Desa (DD), meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan melakukan evaluasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan melakukan percepatan pemenuhan dokumen syarat salur DAK Fisik dan Dana Desa ke KPPN,” pungkasnya.
