SAMIN-NEWS.com, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera dibahas dan disahkan DPR.
Menurutnya, fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan diibaratkan gunung es. Meski di permukaan terlihat sedikit, namun di lapangan yang belum terungkap masih cukup banyak. Oleh karena itu, aturan mengenai perlindungan terhadap kekerasan RUU TPKS tersebut sebagai payung hukum perlu segera disahkan.
Muhadjir berharap agar DPR segera melakukan pembahasan RUU TPKS diselesaikan dengan baik. Jangan sampai perbedaan pendapat justru menunda pengesahan rencana aturan yang sifatnya sangat dibutuhkan masyarakat.
“Jangan sampai perbedaan itu menunda pengesahan. Dan bila tertunda terlalu beresiko. Karena itu sudah sangat mendesak kebutuhannya,” kata Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (29/12/2021).
Ia mengatakan perhatian terhadap kekerasan seksual oleh pemerintah adalah sesuatu yang baru. Muhadjir mengaku baru sekitar 20-an tahun. Maka dari itu, semua aspek sarpras penunjang pencegahan kekerasan seksual sangat penting disiapkan.
“Pemerintah akan terus menyiapkan pelbagai infrastruktur pendukung menyelesaikan persoalan kekerasan seksual ke depannya. Karena perhatian Indonesia pada perlindungan anak dan perempuan merupakan hal yang baru. Belum lama, kira-kira 20 tahun terakhir,” terangnya.
Bahkan, ia menegaskan anggaran untuk keperluan penanganan kekerasan seksual terbilang masih minim dan masalah anggaran yang sulit. Dan presiden telah memberikan sejumlah nominal anggaran. Akan tetapi, dia tidak menafikan bahwa masih mending dibanding tidak ada sama sekali.
“Periode ini aja Bapak Presiden secara khusus memberikan perhatian sehingga ada penambahan anggaran yang cukup, walaupun masih jauh tapi lumayan lah. Ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 120 miliar, ini masih memprihatinkan kita,” jelas Muhadjir.
