SAMIN-NEWS.com, PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memberikan sepuluh poin pokok pikiran kepada pemerintah daerah. Itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD, Hardi saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Pati tahun 2023 beberapa waktu lalu.
Hardi menyampaikan permasalahan dan isu yang berkembang di masyarakat saat ini yang perlu ditindaklanjuti pemerintah. Pertama ketersediaan pupuk subsidi untuk petani masih langka atau masih kurang.
“Dua, belum ada pelayanan prima bagi masyarakat miskin, tiga segera ditindaklanjuti dan mencari jalan keluar bila terjadi kesenjangan antar wilayah,” kata Hardi.
Empat, paparnya yakni perbaikan infrastruktur harus terus ditingkatkan. Lima di sektor UMKM harus diperhatikan yang masih tahap perkembangan dengan cara membeli produk lokal dan mendorong daya beli masyarakat.
Selanjutnya keenam, kesiagaan pemerintah dalam menangani bencana alam ketika melanda karena cuaca tidak dapat diprediksi seperti banjir bandang di Kayen. Ketujuh, kedisiplinan dan etos kerja PNS, ASN perlu ditingkatkan.
Kedelapan, ungkap Hardi segera diselesaikan bila ada persoalan pendidik yang menyangkut anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Mereka harus diberikan hak yang sama dalam bidang pendidikan.
Sembilan, kondisi aman dan nyaman sudah dirasakan masyarakat untuk itu agar tetap dipertahankan. Sepuluh, informasi terkait perekonomian yang berdampak negatif terhadap masyarakat harus ada jalan keluar.
Sepuluh poin permasalahan yang dihadapi itu perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya, poin-poin itu diperoleh DPRD saat melakukan reses dan pengawasan di dalam daerah.
“Informasi permasalahan dan isu strategis itu diperoleh DPRD dari kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD tahun 2023,” pungkasnya.(adv)
