SAMIN-NEWS.com, PATI – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pati menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Haryanto pada sidang paripurna sebelumnya, pada Senin (6/6/2022).
Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan mempunyai beberapa catatan serta pertanyaan kepada Bupati Pati terhadap pelaksanaan APBD. Sedikitnya lima poin catatan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2021.
“Pertama, LPJ refocusing dan dana Covid-19 harap disampaikan secara terperinci dan transparan, kedua adanya SILPA terikat (97 miliar) mohon dijelaskan secara terperinci,” ungkap anggota DPRD Pati, Suriyanto saat sidang paripurnan pandangan fraksi, Rabu (8/6/2022).
Lalu, Fraksi PDI Perjuangan juga menanyakan tentang prestasi Kabupaten Pati yang dapat A hanya terkait penanganan stunting. Akan tetapi, kenapa kegiatan atau bagian lain tidak mendapatkan prestasi padahal anggaran juga diberikan.
Keempat, Pemkab Pati didorong agar kelangkaan pupuk harus bisa diantisipasi karena merugikan petani dan sudah bisa diprediksi sebelumnya dengan rencana penggunaannya.
“Kelima kelangkaan solar khususnya untuk petani dan nelayan mohon diantisipasi dan dicarikan solusi. Karena sangat dibutuhkan untuk menghidupkan alat-alat pertanian serta nelayan saat melaut,” ujarnya.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati itu telah ditandatangani oleh Ketua fraksi, Teguh Bandang Waluyo.(adv)
