SAMIN-NEWS.com, PATI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Nur Sukarno mengatakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dinaikkan pemerintah berimbas luas pada sektor-sektor dasar masyarakat. Salah satunya adalah biaya distribusi bahan pokok yang juga naik.
Pihaknya menyebut dengan kenaikan BBM tersebut, saat ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Kenaikan ini dipicu lantaran Pemerintah Pusat telah mengurangi anggaran subsidi.
“Dalam tataniaga kebutuhan pokok masyarakat tak bisa lepas dari biaya transportasi yang memakai BBM. Kenaikan BBM otomatis menambah biaya transportasi,” ucap Sukarno dikonfirmasi Samin News, Rabu (14/9/2022).
“Kemudian dalam pendistribusian, misalnya ke pasar rakyat maupun pasar modern atau mall, toko berjejaring, toko biasa biayanya naik juga,” sambung dia.
Lebih lanjut dia menjelaskan, tingginya biaya distribusi itu pada akhirnya dibebankan atau ditanggung pada konsumen yang dampaknya ke masyarakat luas.
Padahal, menurutnya perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 dinilai belum sepenuhnya kembali pulih. Ini yang menyebabkan masyarakat merasa keberatan.
“Karena pada umumnya pendapatan masyarakat setelah pandemi Covid-19 belum pulih menyebabkan daya beli masyarakat stagnan bahkan cenderung turun. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi relatif turun juga,” ungkapnya.
Untuk menekan inflasi atau meroketnya harga kebutuhan pokok, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Akan tetapi, persoalannya yaitu validitas data keluarga penerima manfaat (KPM) kaitannya dengan apakah benar-benar sudah tepat sasaran atau belum Bansos yang disalurkan itu.
“BLT realitanya tidak tepat sasaran dan tidak bisa meringankan beban orang yang terdampak atas kenaikan BBM bagi pelaku UMKM dan masyarakat kurang mampu. Harus pendataan ulang dan verifikasi lagi,” pungkasnya.(adv)
