SAMIN-NEWS.com, KUDUS – Kementrian Koperasi dan UKM Teten Masduki bangga dan mengapresiasi upaya yang dilakukan PT Djarum mengenai pembentukan wirausaha melalui kurikulum SMK di Kabupaten Kudus, Sabtu (5/11/2022).
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, presiden sudah memberikan arahan kepada Kemendikbud tentang pendidikan SMK vokasi yang mengembangkan UMKM.
“Sudah ada arahan dari Presiden kepada Kemendikbud agar smk pendidikan vokasi itu bisa mengembangkan UMKM supaya bisa meningkat kualitas produk dan kapasitas usahanya,” ujar Teten saat mengunjungi Wisma Djarum di Ploso.
Menurutnya, kondisi pasar saat ini sedang terbuka yang dapat mampu menyaingi produk dari luar Indonesia. Serta pendampingan Djarum kepada wirausaha SMK itu memiliki produk kualitas luar biasa.
“Karena sekarang ini pasar kita terbuka, sehingga kita harus bisa bersaing dengan produk yang dari luar. SMK yang didampingi Djarum foundation ini juga kualitasnya luar biasa.
“Sehingga ini bisa menjadi model untuk pengembangan SMK lainnya. Dimana itu nanti jadi upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengevolusi UMKM. Bahkan animasi itu sudah skala dunia,” tambahnya.
Teten Masduki berharap, agar para siswa SMK bisa menjadi Enterpreneur dan saat lulus bisa menjadi seorang wirausahawan yang handal dibidangnya. Serta, upaya jajarannya dalam menambah persentase wirausahawan.
“Kita berharap SMK itu menjadi Entrepreneur dan saat lulusannya jadi wirausahawan. Kita juga perlu menambah persentase wirausahawan yang saat ini baru 3,47 persen,” jelasnya kepada awak media.
Mengingat Kemenkop UKM berupaya melakukan penambahan wirausahawan tersebut yang nantinya Indonesia di tahun 2045 sudah menjadi negara maju dan masuk di empat negara besar.
“Untuk jadi negara maju sudah disiapkan kesana di 2045 akan jadi 4 negara besar. Kita juga sudah kerjasama dengan banyak kampus untuk menyiapkan masa depan UMKM dari mereka yang tidak punya pendidikan lebih baik,” katanya.
“Bumdes juga perlu mengembangkan model bisnisnya terutama dari rumah UMKM yang sepertinya perlu ada pendampingan pada UMKM di tingkat desa yang harus digali. Bumdes juga harus disiapkan sebagai industri misal kuliner dan lainnya,” sambungnya.
Disinggung mengenai prediksi Resesi Ekonomi Global di tahun 2022 dan 2023, menurut Teten, untuk tahun ini kondisi masih masih aman. Untuk antisipasi tahun depan sudah disiapkan yang sesuai arahan Presiden Jokowi.
“Antisipasi resesi tahun ini aman. Kemarin kuartal kedua ekonomi kita sudah pulih. Seperti sebelum pandemi ekonomi kita tumbuh 5,44 persen,” tandasnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan juga sudah memprediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5 persen. Namun hal itu harus diwaspadai sebab resesi tahun depan tidak dapat dihindari.
“Mentri Keuangan juga mempredeksi bisa tumbuh diatas 5 persen. Kita harus waspadai tahun depan karena resesi dunia tidak dapat dihindarkan. Dunia sedang deflasi dan inflasi tinggi terutama pangan dan energi,” imbuhnya.
Teten Masduki saat berada di Wisma Djarum juga membahas mengenai Kabupaten Kudus yang kebanyakan bekerja di sektor industri. Dirinya juga membahas mengenai potensi BUMDes.
“Kebanyakan warga desa di Kudus pekerja sektor industri. Selain itu, untuk Bumdes harus bisa meningkatkan ekonomi desa. Meski di setiap desa memiliki potensi yang berbeda, seperti sumber daya alam dan manusianya,” katanya.
Pada kesempatan itu, Achmad Budiharto selaku Deputi GM Corporate Communications PT Djarum juga membahas mengenai jumlah desa BUMDes yang di Kabupaten Kudus mengenai legalitasnya.
“123 desa BUMDes di Kudus masih ada 60 yang belum jadi BUMDes. 63 sudah jadi BUMDes. 44 baru mendapatkan legalitas,” jelasnya.
Dirinya juga menjelaskan mengenai tantangan pengurus BUMDes yang saat ini tentang kompetensi tentang tata kelola. BUMDes outputnya harus memberikan benefit dan penyerapan tenaga kerja yang lainnya.
Disisi lain, Djarum sejak 2019 bersama desa lestari mencoba memperdayakan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi para UMKM.
“Djarum sendiri menargetkan 123 desa jadi BUMDes semua. Kemudian meminta bantuan kepala desa. Kendalanya yakni aspek legalitas. Harapannya bumdes bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat,” pungkasnya.
