SAMIN-NEWS.com, PATI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badruddin menyatakan berhentinya pembangunan tambat kapal di Muara Sungai Juwana adalah kekeliruan pemerintah. Pasalnya sudah dimulai dibangun beberapa tahun ke belakang, tetapi justru tahun ini berhenti.
Oleh sebab itu, dia mendorong Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat agar berkomunikasi dan berkomitmen untuk segera menuntaskan tambat kapal yang digadang sebagai sentra produksi perikanan di Pati.
“Tambatan kapal yang sudah ada kan belum berfungsi. Jadi semoga ke depan dari pemerintah daerah dan pusat bisa mengalokasikan (anggaran) untuk kelanjutan pembuatan tambatan kapal,” katanya beberapa waktu lalu.
Dia melanjutkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur tambat kapal itu adalah untuk meningkatkan produktivitas perekonomian dari sektor perikanan. Jelas kehadirannya vital baik bagi nelayan, pengusaha hingga pemerintah. Namun, dalam konteks ini pemerintah lambat belum bisa merealisasikan proyek tersebut.
Menurut Ali tambat kapal berfungsi sebagai pendongkrak ekonomi, juga sebagai jawaban atas persoalan yang dihadapi yaitu adanya banyaknya kapal yang ditambat di Sungai Silugonggo. Bahkan, maraknya kapal parkir ini diduga menjadi faktor terjadinya banjir.
Dengan tersedianya fasilitas tambat kapal itu, Ali menilai menjadi salah satu solusi untuk mengurai permasalahan yang timbul. Dengan kata lain, parkir kapal bisa ditertibkan ke tambat kapal, dan tidak mengganggu aktivitas nelayan kecil di aliran Sungai Juwana.
Sementara terpisah, Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati, Sudarno menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan tambat kapal adalah Dinas Kelautan. Dinasnya hanya mengerjakan fisik jalan tambat kapal.
“Tambat kapal pengelolaannya pada Dinas Kelautan. kalau PU kemarin bantu pelaksanaan fisiknya. Dan di tahun ini tidak ada giat (kelanjutan pembangunan) tambat kapal,” ungkapnya.
