SAMIN-NEWS.com, PATI – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati melakukan sensus pertanian (ST) tahun 2023. Sensus ini merupakan program nasional. Salah satu tujuannya adalah untuk menyajikan data di bidang pertanian yang diperlukan sebagai data pendukung untuk mengambil kebijakan.
Sesuai tag line sensus kali ini yaitu, mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Sehingga melalui serangkaian sensus itu outputnya nanti adalah terwujudnya swasembada pangan dan secara garis besar mampu mengangkat kesejahteraan petani.
Sensus pertanian di Pati sudah berlangsung sejak tanggal 1 Juni 2023 kemarin. Dan disosialisasikan pada Selasa (13/6/2023) pagi tadi di Pendopo Pati. Dalam kegiatan itu dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, perwakilan DPRD, Kejari, hingga sejumlah OPD.
“Memang perlu data nantinya digunakan sebagai bahan pendukung pengambil kebijakan. Mudah-mudahan dilakukan bermanfaat dan data mendekati data yang ada,” ucap Henggar dalam pembukaan sosialisasi sensus pertanian di Pati.
Dirinya memaparkan di Pati mempunyai luas daratan total seluas 150 ribu hektar. Sehingga sensus pertanian itu mampu menggambarkan kondisi di lapangan, baik melingkupi pelaku, sumber daya, hingga geografis pertanian di daerah.
Kita total 150 ribu hektar daratan. Sehingga kebijakan yang kita ambil senantiasa mempertimbangkan geografis kewilayahan. Jumlah penduduk 136 sekian juta, data peternakan, pertanian semoga bermanfaat,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia berdoa agar petugas BPS saat bekerja mengambil data di lapangan selalu diberikan kemudahan. Karena itu merupakan untuk kepentingan bersama.
Sementara Kepala BPS Pati, Bob Setyabudi mengatakan bahwa kegiatan sensus pertanian ini tujuannya adalah mendukung data Satu Data Indonesia (SDI). Yakni sesuai Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam hal ini, penyajian data di bidang pertanian.
“Kita melisting seluruh rumah tangga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Dan itu bisa digunakan sebagai frame kegiatan survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun yang akan dilakukan kementerian, lembaga,” jelasnya.
