SAMIN-NEWS.com, PATI – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin meminta penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus diperbaiki. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Permintaan itu tercantum dari hasil laporan Komisi C dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) pada pembahasan Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024. Bantuan penanganan RTLH bersumber dari APBD itu nanti diproyeksikan sebesar Rp 360 juta.
“Bantuan sosial sebesar Rp 360.000.000 dialokasikan untuk peningkatan kualitas RTLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), besaran nilai bansos antara Rp 15 sampai dengan Rp 20 juta,” ujarnya dikutip Senin (21/8/2023).
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan pada Disperkim, Suhartono membenarkan anggaran sejumlah itu direncanakan akan dialokasikan untuk bansos peningkatan kualitas RTLH.
Bansos tersebut disalurkan melalui sinergitas dengan sejumlah program, di antaranya TMMD ada 12 unit, program oleh PKK 5 unit, kemudian P2MBG 3 unit, dan program BBGRM/ 1 OPD 1 kecamatan dampingan program PKE ada 4 unit.
“Jadi jumlahnya ada 24 unit (tahun 2024) masing-masing penerima bansos memperoleh 15.000.000. Akan tetapi, itu masih KUA/PPAS, belum final, biasanya berkurang/dikurangi,” jelasnya dikonfirmasi.
Lebih lanjut, Suhartono menyatakan bahwa backlog atau angka kesenjangan (GAP) antara rumah tangga yang belum memiliki rumah tinggal yang layak huni dengan jumlah rumah yang tersedia di Kabupaten Pati cukup tinggi.
Dia menyapa berdasarkan data yang dimilikinya backlog pada tahun 2015 sebesar 78.518 unit dan sampai dengan tahun 2023 Bulan Juli sudah tertangani pemenuhannya sebanyak 15.033 unit. Sehingga masih tersisa sebanyak 63.485 unit.
“Jumlah RTLH berdasarkan data PBDT (pemutakhiran basis data terpadu) Tahun 2015 sebanyak 33.278 unit sudah tertangani Disperkim melalui program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Bulan Juli sebanyak 16.909 unit, sehingga masih tersisa 16.369 unit,” tandas dia.(Adv)
