SAMIN-NEWS.com, PATI – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah menyebut banyak satuan pendidikan di Kabupaten Pati memanipulasi data akreditasi.
Hal itu diketahui saat audiensi bersama BBPMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, Kementerian Agama Kabupaten Pati serta Komisi D DPRD, terkait dengan implementasi kurikulum merdeka belajar, program sekolah penggerak, dan perencanaan berbasis data (PBD), Rabu (6/9/2023).
Pada umumnya audiensi tersebut membahas seputar standar pelayanan minimal penjaminan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan, baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) maupun menengah pertama (SMP).
Untuk mewujudkan itu, agar terlihat satuan pendidikan berhasil merepresentasikan mutu pendidikan, maka banyak satuan pendidikan yang mengakali data akreditasi.
Kepala BBPMP Jateng, Nugraheni Triastuti menegaskan bahwa seharusnya satuan pendidikan harus mengubah mindset. Satuan pendidikan sebagai institusi dengan tupoksi di sana menjadi pelopor membentuk karakter, apalagi dengan memberikan data manipulasi.
“Banyak sekolah yang melakukan manipulasi data untuk mengejar akreditasi, ini menjadi tugas kita bersama terkait mindset sekolah perlu diperbaiki,” ucap Nugraheni.
“Dari sekolah, kita ingin kejujuran diawali. Dengan memberikan data riil, memberikan data sesungguhnya tidak dimanipulasi. Karena berdasarkan data itulah, kita akan melakukan perbaikan untuk mengetahui dan menyelesaikan akar masalahnya di mana,” sambungnya.
Dengan manipulasi itu, kiranya satuan pendidikan terlihat capaian standar pelayanan minimal meningkat. Padahal, itu tak lebih dari mengejar administrasi semata tanpa memperhatikan aspek mutu, kualitas SDM serta sarpras yang ada.
“Kita dorong sekolah memberikan data secara jujur, riil, benar,” ujar Nugraheni.
Sementara Ketua Komisi D, DPRD Pati Wisnu Wijayanto membenarkan bahwa permasalahan manipulasi data akreditasi ternyata dijumpai di lapangan. Meski tak disebutkan di mana, namun ia mencontohkan seperti fasilitas perpustakaan.
“Ada memang sekolah manipulasi data akreditasi, kita pernah periksa seperti perpustakaan hanya sekat-sekat,” terangnya.
Saat audiensi berjalan, dirinya juga menyinggung Kabupaten Pati mendapat DAK 19 miliar tahun 2023. Dari sejumlah itu, lumayan tinggi dibanding dengan daerah tetangga.
Paling tidak, stakeholder terkait mengerti dengan potret kondisi satuan pendidikan di lapangan. Lantas, selanjutnya bagaimana menyikapi persoalan itu guna membenahi kualitas pendidikan terutama di Kabupaten Pati.
