SAMIN-NEWS.com, PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kartu tani. Hal ini dinilai para petani justru semakin sulit mendapatkan pupuk subsidi.
Anggota DPRD Kabupaten Pati Didin Syafruddin mengaku pihaknya sering menerima aduan masyarakat. Para petani dikatakan penerimaan pupuk subsidi terbatas. Sehingga harus ada evaluasi.
“Evaluas artinya diperbaiki bukan ditiadakan. Karena niatnya baik. Cuman dalam tataran pelaksanaan kadang-kadang antara hal yang diinginkan dan hal yang terjadi di lapangan berbeda. Makanya perlu dievaluasi untuk perbaikan,” terangnya.
Dia mengaku sudah menyampaikan permasalahan petani di Pati kepada Dinas Pertanian (Dispertan) selaku instansi terkait. Hal ini sesuai dengan tupoksi wakil rakyat sebagai legislasi berbeda dengan pemerintah sebagai eksekutor.
“Kita tidak pernah berhenti untuk selalu menyampaikan keluh kesah para petani itu dan mengawalnya. Karena kita bukan eksekutor kan ndak bisa. Apalagi itu kaitannya dengan pemerintah pusat,” kata dia.
Sedangkan Kepala Dispertan Kabupaten Pati, Nikentri Meiningrum menyatakan saat ini penebusan pupuk bersubsidi tidak hanya memakai Kartu Tani. Melainkan petani juga bisa menebusnya dengan menggunakan KTP elektronik.
“Petani yang tahun kemarin kesulitan menggunakan Kartu Tani atau yang baru itu menggunakan KTP. Ini masih proses transisi. Baru persiapan aplikasi untuk merekam KTP,” singkatnya. (ADV)
