SAMIN-NEWS.com, PATI – Petani Pundenrejo, Tayu akhirnya bisa berdiskusi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati bersama PT Laju Perdana Indah (PT LPI) mengenai konflik lahan di Pundenrejo di kantor DPRD Pati, Rabu (12/2/2025).
Sebelumnya petani Pundenrejo menggelar aksi tiga hari di depan kantor Bupati, DPRD, hingga menginap di kantor BPN. Tuntunan petani yaitu agar rakyat bisa menggarap lahan dan HGB PT LPI tidak diperpanjang.
Sarmin salah satu dari petani Pundenrejo, dengan tegas meminta lahan ini bisa digarap warga. Lahan yang dikuasai oleh perusahaan tersebut agar secepatnya dikembalikan kepada rakyat kecil.
“Kembalikan tanah kami, jangan sampai diterbitkan permohonan perpanjangan HGB PT LPI dalam bentuk apapun. Kami memperjuangkan agar tanah kami bisa dikelola anak cucu kita,” ucapnya.
Sementara itu Trisno selaku perwakilan dari PT LPI menyatakan bahwa perusahan merupakan pengelola sah atas lahan 7,3 hektar tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan surat HGB yang resmi dikeluarkan dari BPN Pati.
“Kami adalah pemilik sah selaku pemilik tanah yang memiliki HGB, itu untuk kepastian hukum. Jadi ini tidak tepat jika disebut kalau sengketa,” katanya saat audiensi.
Meskipun begitu ia menyadari lahan di Pundenrejo telah memicu konflik berkepanjangan antara petani setempat dengan PT LPI.
Kepala BPN Pati Jaka Purnama, menambahkan bahwa berdasarkan sejarah lahan itu merupakan eigendom yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan, ada nasionalisasi perusahaan asing lalu muncul pengajuan HGB dari Bapipundip.
“Berdasarkan sejarah itu dulunya itu tanah bekas penjajahan Belanda, namanya PT Pakis Rejoagung saat itu. Tahun 1972 PT Bapibundip mengajukan HGB. Kemudian tahun 2022 dijual ke PT LPI,” sebut dia.
Hingga saat ini, sengketa lahan Pundenrejo masih berkonflik. Sengketa lahan tersebut belum klir secara hukum dan rakyat masih berjuang untuk mendapatkan hak pengelolaan tanah.
