Ketua DPRD Pati H Ali Badrudin.(Foto:SN/adv-aed)
SAMIN-NEWS.COM PATI – Melihat arah tujuan kebijakan Bupati Haryanto dalam memimpin Pati benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakatnya, maka sudah pasti pihak legislatif akan mendukung setiap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, di bawah kepim,pinan Bupati yang bersangkutan Pati benar-benar bisa mencapai kemajuan maksimal.
Karena itu melalui sinergitas kinerja antara eksekutif dan legislatif, tentu sangat diperlukan mengingat sesuai tugas dan peran legislatif, selain yang salah satunya adalah pengawasan hal itu akan menjadi kontrol yang konstruktif jika ada pelaksanaan kebijakan kepala daerah beserta seluruh jajarannya yang kurang tepat. Apalagi, jika sampai abai keberpihakannya terhadap masyarakat maka legislatif akan melakukan pengawasan secara maksimal.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Pati, H Ali Badrudin menjawab pertanyaan awak media seusai menghadiri penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2020 pada Forum Gabungan Perangkat Daerah, di ruang paripurna DPRD setempat. Kegiatan yang diselenggarakan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut berlangsung Senin (11/3) kemarin berakhir Selasa (12/3) hari ini.
Hal itu bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan peranhkat daerah dengan usulan program, dan kegiatan hasil musrenbang di kecamatan-kecamatan. Selain itu juga mempertajam indikator serta target program dan kegiatan perangkat daerah sesuai tupoksi masing-masing, serta menyelaraskan program dan kegiatan antar-perangat daerah.
Semua itu dalam rangka optialisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan untuk sinergi pelaksanaan pripritas pembangunan daertah, dan menyesuaikan pendanaan program serta kegiatan priorotas berdasarkan pagi indikatif, untuk masing-masing perangkat daerah. Sedangkan pembagian bidang-bidangnya meliputi infrastruktur dan PW, bidang ekonomi, dan bidang Pemsosbud.
Mengingat semua arah kebijakan dalam implementasinya, masih kata Ali Badrudin, selalu dibahas bersama eksekutif, baik perencanaan dan penganggarannya maka maka dukungan pun selelu diberikan. Sebab, hasil darei kinerja sesuai perencanaan tentu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ke mana arah kebijakan progran Bupati, semua cukup jelas.
Apalagi jika hasil program yang duilaksanakan benar-benar maksimal, dan cukup baik, sudah barang tentu jajaran legislatif harus mendukung. Capaian pelaksanaan program yang cukup baik, adalah upaya Bupati dalam menurunkan angka kemiskinan dilaksanakan melalui kebijakan yang benar-benar terukur sejak Tahun 2014 hingga sekarang.
Dengan demikian, dari data angka kemiskinan yang disajikan sampai Tahun 2018 terus menurin sebesar 12,55 persen sehingga tinggal 9,9 persen. ”Hal itu membuktikan Bupati benar-benar serius dalam programnya, untuk menurunkan angka kemiskinan sehingga kebijakan program yang baik ini kami sangat mendukung dan mengapresiasinya,”imbuh dia.(sn-adv)
