Anggota DPR RI asal Pati, Firman Soebagyo dalam kesempatan masa reses beberapa waktu lalu menyempatkan melihat langsung produksi garam rakyat di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Pati.(Foto:SN/dok-usro-aed)
SAMIN-NEWS.COM PATI – Mengingat daerah asalnya adalah penghasil garam rakyat terbesar setelah Madura, anggota Komisi 2 DPR RI, asal Pati Firman Soebagyo mendukung sikap tegas pemerintah kabuaten (pemkab) yang segera menutup izin perluasan usaha impor garam dari Aaustralia. Apalagi, garam impor yang membuat harga garam rakyat terpuruk tidak tanggung-tanggung.mencapai 200.000 ton.
Kendati demikian yang bersangkutan juga menyayangkan terjadinya impor garam oleh importir asal Madura yang dalam jumlah tonase tidak tanggung-tanggung itu, karena tidak memperhatikan bahwa Pati juga merupakan wilayah yang potensi penghasil garam. Di Kecamatan Batangan, misalnya, mulai dari Desa Pecangaan, Mangunlegi, Lengkong, Jembangan, Bumimulyo, Ketitang Wetan, dan Raci, semua sebagai penghasil garam rakyat.
Berikutnya, masih kata, dia, untuk Kecamatan Juwana terdapat beberapa desa yang tak jauh berbeda, seperti Bakaran Kulon, Langgenharjo, Agungmulyo dan Genengmulyo. Belum lagi di wilayah Kecamatan Wedarijaksa, mulai dari Desa Tluwuk, Kepoh, dan Tlogoharum secara turun temurin menjadi penghasil garam.
Untuk wilayah kecamatan lainnya, yaitu Trangkil mulai dari Desa Asempapan, Sambilawang, Guyangan, Kerytomulyo, Kadilangu, dan Tlutup juga tak jauh berbeda. ”Akan tetapi jika izin garam impor dibuka luas, dampaknya tetap akan mematikan petani garam rakyat,”tandasnya.
Karena itu, katanya lagi, dalam kunjangannya ke Pati pada masa reses beberapa waktu lalu pihaknya menemui para petani garam rakyat. Semua menyampaikan keluhan dan kegeramannya karena di Pati dibuka izin kegiatan impor garam, sehingga hal tersebut membuat mereka diliputi kegelisahan karena produksi garam lokal yang dihasilkan tetap kalah bersaing dengan garam impor.
Di sisi lain, Firman Soebagyo tidak menampik bahwa kebutuhan garam nasional belum bisa dicukupi dari hasil produksi garam rakyat. Akan tetapi garam impor pun seharusnya tidak masuk ke pusat-pusat penghasil garam rakat, wsehingga dengan tegas pihaknya meminta pemerintah pusat agar sebelum izin dikeluarkan hendaknya dikuasai dulu peta wilayah penghasil garam.
Hal tersebut untuk menghindari terjadinya protes dari masyarakat, apalagi jika dikaitkan tahun ini adalah tahun politik, sehingga hal itu justru sangat merugikan pemerintahan Presiden Jokowi. Selain itu, dia juga mengkritisi anjuran pemerintah agar para petani lebih bergairah lagi menanam padi, jagung, dan tebu.
Ternyata pemerintah pusat melalui Kementrian Perdagangan justru gencar membuat kebijakan untuk mengimpor kebutuhan pangan tersebut. ”Bahkan untuk impor beras, jagung maupun gula ini dilakukan secara besar-besaran, dan hal itu pasti menimbulkan gejolak di masyarakat,”imbuh Firman Soebagyo.(sn)
