Parkir sepeda motor warga yang mengurus akta kelahiran putra-putrinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pati, sampai luber di pinggir Jl Tondonegoro, depan kantor tersebut.(Foto:SN/aed)
SAMIN-NEWS.COM PATI – Pertengahan Juli mendatang awal tahun ajaran baru sekolah semua tingkatan dimulai, karena itu banyak orang tua yang mengantre di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pati. Hal itu berlangsung sejak usai Lebaran lalu hingga sekarang.
Terlalu banyaknya warga pengantre untuk mengurus akta kelahiran putra-putrinya, atau minimal melegalisir dan mengurus perubahan kartu keluarga (KK), maka tiap hari terjadi parkor sepeda motor sampai luber ke jalan. Akibatnya, arus lalu lintas di Jl Tondonegoro pada jam-jam sibuk di pagi hari menjadi tesendat.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Dispendukcapil setempat, Rubiyono, ketika ditanya berkait hal tersebut. Bahkan, katanya lebih lanjut, hal itu berlangsung tiap hari setelah Lebaran hingga sekarang, karena Rabu (27/6) kemarin pelayanan pihaknya diliburkan karena bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub).
Karena itu, hari ini warga yang mengurus keperluan tersebut kembali membeludak sehingga untuk parkir sepeda motor terpaksa sampai di pinggir jalan depan kantor. ”Sebab, halaman depan yang tersedia ternyata tidak mampu menampung banyaknya sepeda motor warga yang membutuhkan pelayanan,”ujarnya.
Mengingat kondisi seperti itu, masih kata Rubiyono, pihaknya mohon maaf kepada warga atau para pengguna jalan yang perjalanannya harus sedikit tersendat saat melintas di depan Dispendukcapil. Hal itui semata-mata karena warga yang harus mengantre pelayanan memang benar-benar tak bisa dihindari, dan semua butuh cepat.
Dengan demikian, dalam memberikan pelayanan pihaknya harus benar-benar maksimal agar setelah urusan mereka tuntas, tentu akan segera meninggalkan tempat sehingga pengantre yang baru datang bisa parkir kendaraannya di dalam halaman. Kondisi seperti ini akan terus berlanjut sampai nanti hari-hari terakhir anak-anak masuk sekolah.
Dari catatan setiap hari jumlah warga yang mengurus akta kelahiran maupun KK, cukup banyak sehingga sampai sekarang yang sudah tertintaskan jumlahnya mencapai 700 lebih. Hal seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi jika sejak awal warga sudah mengetahui, jika putra-putrinya yang hendak masuk sekolah tetap disyaratkan harus mempunyai akta kelahiran.
Besar kemungkinan, banyak di antara warga tidak mempunyai kesempatan untuk mengurus keperluan tersebut karena selama ini mereka pergi merantau ke luar Jawa. ”Karena kondisi itu, kami pun harus memahami mesikpun dengan tetap memberikan layanan yang maksimal, mengingat yang diurus mereka adalah kelengkapan untuk memenuhi syarat putra-putrinya masuk sekolah,”imbuh Rubiyono.(sn)
