Inilah stok beras di ”pedaringan” pemerintah yang hingga sekarang notabene tetap berada di bawah kendali Perum Bulog.(Foto:SN/aed)
SAMIN-NEWS.COM GEJALA untuk menepati ”tradisi” hahwa para petani harus mulai memasuki tanam pada musim tanam (MT) pertama adalah pada bulan Oktober sehingga jatuhnya musim panen berlangsung pada Maret tahun berikutnya, tampknya mulai megalami kesulitan untuk diwujudkan para petani.Hal itu tentu lebih banyak dipengaruhi karena faktor kondisi cuaca yang sebenarnya sudah tidak ramah lagi.
Hal tersebut dampak dari semakin rusaknya kesimbangan alam yang tidak lagi ramah, karena kebanyakan dari kita ini terlalu banyak abai dalam menjaganya. Sehingga di bulan Oktober yang seharusnya mulai terjadi perubahan iklim dari kemarau ke pancaroba terasa terlalu sulit diharapkan kedatangannya.
Akan tetapi hal yang menggelitik dalam pertanyaan di benak kita, justru kondisi secara umum adalah hal khusus yang tak diduga sering memicu terjadinya gejolak mendadak, yaitu melambungnya harga kebutuhan pangan, utamanya beras. Mengapa dalam puncak cuaca kemarau yang kian bertambah panjang ini, untuk harga beras konsumsi sampai saat ini tetap masih stabil.
Kondisi seperti itu biasanya justru memicu terjadinya lonjakan harga beras di tingkat konsumen, sehingga terjadinya stabilitas harga yang masih tetap terjag a dengan baik. Pertanyaannya, benarkah kondisi tersebut tidak menyimpan bom waktu, maksimal dua bulan ke depan yang tidak tertutup kemungkinan merupakan pukulan bagi setiap daerah.
Sebab, sampai dua bulan ke depan sudah barang tentu para petani belum ada yang memanen karena menanam saja sampai saat ini belum bisa dilakukan, tapi harga beras di tingkat konsumen baik kualitas medium maupun premium tidak ada tanda-tanda akan terjadinya kenaikan. Untuk beras kualitas medium, misalnya, masih berkisar Rp 8.000 per kilogram.
Sedangkan kualitas premium, masih tetap Rp 10.000 per kilogram sehingga kondisi seperti sekarang ini karena stok beras di kalangan para pedagang pengumpul masih cukup. Namun ketercukupan tersebut mampukah bertahan minimal sampai lima bulan ke depan, atau hingga Maret 2019 mendatang atau di saat dalam puncak situasi politik.
Padahal mulai bulan ini, Kementrian Sosial sudah memberlakukan pemberian bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada para kelompok penerima manfaat (KPM). Dengan demikian, untuk para KPM ini tidak akan lagi menerima bantuan sosial (Bansos) beras sejahtera (Rastera) yang penyediannya diserahkan kepada pemilik ”pedaringan”, yaitu Perum Bulog.
Dengan demikian, penyuplai kebutuhan beras kualitas premium senilai Rp 10.000 per kilogram itu, adalah para pedagang pengumpul yang punya stok. Pihak pemilik ”pedaringan” beras nasional itu jika diminta, barang kali masih tetap siap, itu pun semata-mata demi menunjukkan bahwa ”pedaringan” pemerintah itu masih ada, meskipun tidak lagi diberi peran secara dominan.
Karena itu, besar kemungkinan pemangku kepentingan di Perum Bulog tersebut di tahun-tahun mendatang sudah tidak lagi melakukan serapan pengadaan, karena perannya sebagai penyedia, pengaman stok dan penstabil harga kebutuhan pangan itu juga praktis banyak berkurang. Sehingga situasi terdekat ini yang besar kemungkinan terjadi, kemampuan menyuplai beras ke konsumen oleh para pedagang pengumpul hanya bisa bertahan dua bulan.
Mengingat hal tersebut, maka selebihnya pasti akan memunculkan terjadinya gejolak harga pada akhir tahun karena bersamaan dengan berlangsungnya perayaan hari raya keagamaan, yaitu Natal dan menyongsong datangnya pergantian tahun. Sebab, pada bulan tersebut pasti para petani belum saatnya bisa memanen padi yang ditanam.
Jika kondisi memang memaksa demikian, dan ke depan pemilik ”pedaringan” besar ini membatasi tidak terlalu maksimal melakukan penyerapan pengadaan, lalu siapa yang diminta untuk berganti bertanggung jawab? Apakah harus pihak ketiga (swasta), dan jika penentu kebijakan mengambil langkah demikian, maka bahasa pasar pasti akan semakin nyinyir dan memuakkan. Kita tunggu saja kalau tidak percaya.(Ki Samin)
