Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, dr Subawi MM.(Foto:SN/aed)
SAMIN-NEWS.COM PATI-Sampai saat ini masih ribuan warga kurang mampu di tiga kecamatan sebagai kelompok penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) belum menerima kartu untk belanja di warung penjual bahan pangan dalam program tersebut. Masing-masing Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan Kecamatan Gembong.
Dengan demikian, sejak perubahan program bantuan sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastera) yang sebelumnya melibatkan pihak Bulog berakhir sejak Oktober lalu sampai sekarang, sudah memasuki bulan ke dua pelaksanaan BPNT. Akan tetapi, sebuah lembaga perbankan di Pati yang dipercaya mengelola dan melaksanakan program tersebut dinilai lambat.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun menyebutkan, selain alasan pencetakan kartu belanja yang sejak awal tertunda jadwal pembagiannya juga kurangnya koordinasi pihak bank yang bersangkutan masih gagap. Permasalahannya, personel yang menjadi pelaksana di lapangan selama ini adalah terbiasa menangani urusan keuangan.
Karena itu, ketika harus mengurus dan melaksanakan program sosial dari pemerintah melalui Kementrian Sosial tentu saja masih meraba-raba. Padahal yang diurusi ini persoalan kebutuhan dasar setiap orang, yaitu pangan sehingga bagi KPM yang memang kurang mampu dalam menyediakan nominal untuk pengadaan/membeli tentu harus mengutang sana-sini.
Sebab, setiap KPM bantuan tersebut tentunya menyangkut pula sasaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka memegang kartu keluarga sejahtera (KKS) Tahun 2017, dan di Pati tahun ini (2018) ada penambahan lebih dari 8.000 sehingga jika semula secara keseluruhan sabanyak 96.000 sekarang menjadi 104.000 lebih yang harus menerima BPNT.
Akan tetapi, kendati sudah memasuki bulan kedua sejak Bansos Rastera diubah menjadi BPNT ternyata pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Bahkan kabar santer akhir-akhir ini permasalahannya dikait dengan akan berlangsungnya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak untuk 61 desa, di 20 dari 21 kecamatan se-Kabuaten Pati, pertengahan Desember mendatang.
Alasannya, ada kekhawatiran jika di desa-desa itu memunculkan permasalahan bantuan tersebut menjadi alat propaganda para calon. Atau sebaliknya di antara sesama warga penerima kartu BPNT dan yang tidak menerima terjadi gesekan, mengingat kalau masih Bansos Rastera maupun Raskin antara warga yang mampu dan warga yang masuk KPM dibagi rata oleh pihak pelaksana di tingkat desa.
Ditanya berkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, dr Subawi MM tidak mengelak, sehingga untuk pelaksanaan BPNT terpaksa ditunda karena masih ada tiga kecamatan yang KPM-nya belum menarima kartu belanja. ”Yakni, Kecamatan Sukolilo sebanyak 8.747, Kayen (8.246), dan Kecamatan Gembong (3.903),”ujarnya.(sn)
