Anggota Komisi B DPRD Pati HM Sukarno.(Foto:SN/adv-aed)
SAMIN-NEWS.COM PATI – Pemerintah terus berupaya mendorong agar produksi pangan terus ditingkatkan, agar kita mampu berswasembada. Akan tetapi jaminan tercapainya upaya tersebut dari pemerintah belum maksimal, yaitu adanya jaminan pasar yang bisa menampung dan membeli produk=produk barang kebutuhan pangan tersebut.
Dengan demikian, nasib para produsen bahan kebutuhan itu pada saat panen maupun pascapanen mempunyai posisi tawar yang menjamin terjaganya ketahanan pangan kita. Sehingga pada saat panenan produk-produk panenan tertentu, posisi harga tawar pada petani pun tidak terpuruk, hal itulah yang sebenarnya ketahanan pangan benar-benar terjaga dan terjamin.
Anggota Komisi B DPRD Pati, HM Sukarno mengungkapkan hal itu, menjawab pertanyaan dengan upaya pihaknya dalam melakukan studi banding. Apalagi dalam erdari apa yang dilihat a otonomi daerah ini, penentu kebijakan di tingkat pusat pun megembalikan hal itu kepada masing-masing daerah, sehingga ketika ada salah satu produk pangan harganya terpuruk membuat kita yang di daerah ini kalang kabut.
Salah sati contoh, ketika salah satu produk pangan berupa bawang merah mengalami keterpurkan harga di satu sisi, tapi di sisi lain untuk produksi cukup melimpah. ”Apa yang terjadi, produk tersebut justru menyebabkan petani terpuruk, sehingga untuk ketahanan pangan tentu tidak bisa terjamin secara maksimal,”ujarnya.
Sementara itu apa yang dilihat langsung dalam studi itu, katanya lagi, toko-toko pangan semua terpusat di ibu kota. Dengan demikian produk pangan dari daerah yang masuk ke pusat penualan toko pangan ini pun cukup melimpah, dan jika itu tdak ditunjang oleh daya beli untuk pemenuhan kebutuhan itu, maka lagi-lagi upaya untuk menciptakan ketahanan pangan pun sulit untuk dilakukan.
Belum lagi kita pun pernah dibuat kalang kabut oleh membubungnya harga lombok, dan juga melonjkanya harga daging. Semua itu adalah belum adanya jaminan dari pemerintah dalam mengelola produk pangan yang mau tidak mau harus masuk pasar, dan itulah sulitnya kita bicara soal ketahanan pangan.
Sebab, antara produsen dan konsumen semua tergantung pada pasar tapi yang tetap tidak mempunyai posisi tawar pada pasar, adalah para produsen. Apalagi, jika hal itu sudah dikaitkan dengan otonomi daerah, maka produsen untuk mendapatkan jaminan bahwa produksi pangan dari produsen benar-benar terserap secara maksimal oleh konsumen, rasanya sulit untuk bisa diwujudkan.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka daerah harus mempunyai terobosan agar produk-produk pangan lokal mendapat tempat di daerah sendiri. Paling tidak, bentuk terobosan tersebut minimal adalah mengubah barang mentah menjadi barang olahan, sehingga mempunyai nilai tambah , dan itulah salah satu bentuk menguoaakan terviptanya ketahanan pangan di daerah,”imbuh dia.(sn/adv)
