Ketua dan anggotan Komisi B DPRD Pati, Sutarto Oenthersa dan HM Soekarno (Foto:SN/adv-aed)
SAMIN-NEWS.COM PATI-Cadangan ketersediaan bahan pangan dalam menghadapi terjadinya kondiai darurat, utamanya bencana alam harus lebih ditingkatkan. Hal itu sebagai antisipasi jika siklus bencana banjir lima tiba-tiba terjadi, dan sementara kondiai di lapangan menuntut ketersediaan untuk memenuhi kebuthan jelas tak bisa dihindari.
Dengan demikian, pemerintah harus berperan lebih maksimal dalam mengantisipasi terjadinya, jika kondisi darurat itu, sehingga salah satu yang harus difokuskan sudah barang tentu tak bisa dihindari. Apalagi, jika tentang ketersediaan bahan pangan yang maksimal karena dalam kondsi seperti itu ketahanan pangan kita benar-benar akan teruji.
Salah seorang anggota Komisi B DPRD Pati, HM Soekarno ketika diminta tanggapan menengaskan bahwa ketersediaan pangan, baik dalam kondisi darurat maupun sebaliknya tetap harus dialokasikan dalam APBD. Hal itu akan membuktikan, dalam kondisi tersebut ketersediaan dan ketahanan pangan dalam kondisi apa pun benar-benar siap.
Karena itu pihaknya qakan terus berupaya, agar tiap tahun APBD tersebut mengalokasikan anggaran minimal Rp 1,5 miliar bukan sebaliknya, alokasi anggaran untuk keperluan tersebut berkurang. ”Konsekuensi atas hal itu jika tidak diperginakan tentu akan dikembalikan ke kas daerah,”ujarnya.
Sebab, katanya lagi, dari pengembalian anggaran itu akan bisa dimanfaatkan dan bila anggaran untuk keperluan itu ditetapkan lagi dalam APBD sebagai dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan. Apalagi, jika menyikapi kemungkinan terjadinya bencana banjir juga sulit diprediksi.
Kendati demikian, cadangan ketersediaan bahan pangan tidak ada masalah karena untuk pengoprasiannya kalau bahan pangan yang tersedia tersebut harus dimafaatkan untuk memenuhi kebutuhan di luar bencana banjir. Sebab, bencana alam yang terjadi di Pati selain banjir juga ada lonsor, serta angin puting beliung.
Untuk memenuhi kebutuhan itu pemerintah jelas tidak bisa abai dalam memenuhi kebutuhan pangan warga yang tengah menghadapi musibah. Jika musibah yang terjadi adalah bencana banjir di musim penghujan ini, rata-rata para petani selesai menanam padi sehingga cadangan ketersediaan kebutuhan pangan realisasinya harus tersedia dalam bentuk gabah.
Setelah dibutuhkan pengalokasiannya bqaru dilakukan proses penggilangannya, sehingga beras masih tetap dalam kondisi baru. ”Jika tahun lalu alokasi anggaran untuk keperluan itu masih bisa menapai Rp 800 juta, tapi tahun ini pengalokasiannya tinggal Rp 300 jta , iyupun eetelah oleh Komisi B minta diberikan penambahan,”tambahnya.(sn/adv)
