Ketua DPRD Pati H Ali Badrudin.(Foto:SN/aed-adv)
SAMIN-NEWS.COM PATI – Salah satu agenda rap at paripurna DPRD Pati, Sabtu (19/1) hari ini adalah penyampaian hasil reses tahap III Tahun 2018 dari lima daerah pemilihan. Hal tersebut merupakan pokok pikiran seluruh personel Dewan yang bersumber dari masyarakat audennya, dan dalam kesemopatan tersebut diserahkan kepada Bupati Haryanto.
Dengan demikian, kata Ketua DPRD setempat H Ali Badrudin, hal itu diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan acuan pihak eksekutif dalam menyusun strategi kebijakan di Tahun 2019. Sebab, hasil reses tersebut sudah disusun menjadi pokok pikiran legislatif yang dalam implementasinya mewakili kepentingan masyarakat.
Sebab, banyak harapan dan aspirasi masyarakat yang diserap oleh jajaran legislati sehingga tindak lanjut pelaksanaan dan pemenuhannya sudah terwakili dalam hasil reses tersebut. Karena itu, hal sama tahap I tahun ini (2019) juga sudah dijadwalkan akan dimulai di masing-masing daerah pemilihan pada awal Febrari mendatang.
Hal tersebut juga akan disusun kembali sebagai pkok pikiran, untuk disampaikan kepada eksekutif sebagai bahan penyusunan kebijak di Tahun 2020 yang akan datang. ”Hal tersebut sudah barang tentu termasuk apa saja yang masih menjadi kekurangannya, dan semua terserap dari aspirasai masyarakat seperti pelayanan warga dalam mengurus e-KTP yang masih menghadapi permasalahan, yaitu dirasakan lambat,”ujarnya.
Ketua DPRD Pati H Ali Badrudin didamping Wakil Ketua Hardi dan Muhammadun menyerahkan memori Hasil Reses Tahap III Tahun 2018 DPRD setempat kepada Bupati Haryanto yang didampingi Wakil Buoati Saiful Arifin dan Sekda Suharyono, Sabtu (19/1) hari ini.(Foto:SN-adv-aed)
Selesai menerima memori hasil reses tahap III Tahun 2018 DPRD Pati, Bupati Haryanto dengan tersenyum simpul masih mencermati apa yang diterima dari Ketua DPRD H Ali Badrudin. Berikutnya Bupati pun berkomentar, bahwa sudah kemajuan di DPRD karena biasanya diserahkan hanya dalam stopmap, tapi sekarang sudah tersusun dalam bentik buku.
Terpsah menjawab pertanyaan awak media, Bupati Haryanto mengatakan bahwa hal itu akan dijadikan pertimbangan falam menyusun kebijakan, tapi sudah barang tentu berdasarkan skala prioritas. Sewbab, jika semua dipenuhi jelas APBD Kabupaten Pati tidak mampu karena hasil reses dari lima dapil tersebut cukup banyak yang diserap jajaran legislatif.
Berkait dengan pelayanan permohonan KTP warga yang dirasakan lambat, Bupati juga tidak mengelak khususnya untuk penyediaan blangko. Bahkan pihaknya juga sudah menerima pembeitahuan terjadinya kokosongan blangko tersebut dari pusat, tapi untuk mencari jalan pemecahannya pun tidak bisa.
Sebab, blangko permohonan e-KTP itu yang mencetak pusat, dan di awal tahun ini untuk lelang pengadaannya belum dilakukan sehingga semua daerah mengalami hal sama, sehingga terjadi antrean pemohon cukup panjang. ”Untuk mengatasi hal yang disebut terakhir, Pak Wakil Bupati ini tengah mempersiapkan pembuatan aplikasi permohonan e-KTP untuk mengurangi terjadinya antrean tersebut,”imbuhnya.(sn-adv)
