Bupati Haryanto saat menyampaikan sambutan pengarahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2020, di ruang raoat paripurna DPRD Pati, SWenin (11/3) tadi pagi.(Foto:SN/adv-aed)
SAMIN-NEWS.COM PATI – Upaya menurunkan angka kemiskinan bukanlah hal mudah, dan masalah itu tidak hanya dihadapi di Pati, tapi juga di tingkat provinsi, serta nasional. Kendati demikian, berkat upaya maksimal yang dilakukan bersama seluruh jajarannya maka angka kemiskinan di Patio berhasil diturunkan secara siginifikan.
Hal itu disamnpaikan Buoati Haryanto saat memberikan pengarahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Kabupaten Pati Tahun 2020, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (11/3) tadi pagi.. Hadir di Forum Gabungan Perangkat Daerah tersebut selain Kapolres Pati AKBP Jon Wesly dan Dandim 0718, Letkol ARM Arief Darmawan, Wakil Bupati Saiful Arifin juga Sekda Suharyono.
Selain itu juga hadir unsur pimpinan dan anggota DPRD, para staf ahli bupati, para kepala perangkat daerah, dan pimpinan instansi vertikal sebagai narasumber. Selebihnya ada pula perwakilan LSM/NGO, perguruan tinggi, serta delegasi kecamatan mewakili peerta Musrenbang Kecamatan.
Karena itu, kata Bupati lebih lanjut, jumlah pendiduk miskin di Kabupaten Pati sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2018 terus menurun. Bahkan di tahun tersebut penurunannya mencapai 12,55 persen, sehingga angka kemiskinan Kabupaten Pati tinggal 9,90 persen lebih tionggi dibandingkan nasional (9,82 persen), tapi lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah (11,32 persen).
Mengingat hal tersebut, pihaknya bersama Wakil Bupati selaku Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan terus berupaya mencari formula yang tepat untuk penurunan angka kemiskinan di daerahnya ini. ”Sesuai data per byname sampai saat ini penduduk miskin di Pati masih 93.000 orang, dan dan harus dicarikan pola yang tepat untuk penanganannya,”ujarnya.
Akan tetapi, katanya lagi, pihaknya menyadari jika bukan superman melainan super tim sehingga kekurangan tetap ada. Hanya masalahnya, kekurangan ini seharusnya tidak hanya bisa dibicarakan karena kalau bicara itu memang mudah, tapi kapan selesainya apalagi jika kekurangan tersebut juga dijadikan bahan hoaks, tentu tidak akaqn pernah selesai.
Dalam kesempatan tersebut Bupati juga mengungkapkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabuoaten Pati Tahun 2013-2017 adalah sebesar 5,5 persen. Hal itu lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata perumubuhan ekonomi Jawa Tengah (5,28 persen) dan Nasional (5,31 persen), dan tingkat kesenjangan atau antara masyarakat yang dan yang yang miskin sangat kecil, hanya 0,3 persen,
Hal tersebut bisa dilihat di jalan raya dengan banyaknya mobil milim warga Pati itu menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan memang sangat kecil. Bisa dibandingkan dengan daerah lain, seperti Rembang dan Blora tingkat kesejahteraan masyarakat tampak terlihat di pusat-pusat industri, tapi masyarakat dalam kondisi sebaliknya terpusat di desa-desa.
Di sisi lain Bupati juga menegaskan, bahwa dalam melaksanakan kebijakan pembangunajn tetap berdasarkan skala prioorotas. Itu artinya, tidak semua yang diusulkan dalam Musrenbang itu semua bisa langsung disetujui, karena jika hal tersebut semua maka total nilai pembiayaannya mencapai triliun.
Berdasarkan kondisi itu, maka setiap hal yang berkait dengan kebijakan pembangun fisik untuk sarana dan prasarana, seperti Alun-alun Simpanglima hal tersebut bukan karena keinginan melainkan karena kubutuhan. Tujuannya agar masyarakat bisa menikmati fasilitas publik sebagaimana yang sudah dinikmati oleh masyarakat di daerah lain.
Demikian pula untuk membangun sarana dan prasarana itu dilakukan melalui tahapan-tahapan, mulai dari penyusunan perencanaan hingga pelaksanaannya juga tidak karena faktor kedekatan. ”Semuanya melalui proses lelang seara elektronik sehingga siapa saja bisa memngikuti, agar tahu bagaimana proses tahapannya.”(sn-adv-aed)
