Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di depan para peserta Musrenbangwil Eks-Bakorwil I Jawa Tengah, di pendapa Kabupaten Pati, Rabu (27/3) hari ini.(Foto:SN/aed)
SAMIN-NEWS.COM PATI – Lima masalah di Jawa Tengah yang membutuhkan oerhatian serius untuk penanganannya diungkapkan Gubernur Ganjar Pranowo di depan peserta Musrenbangwil se-Bakorwil I Jawa Tengah, di pendapa Kabupaten Pati, Rabu (27/3) hari ini. Hadir dalam kesempatan tersebut selain Bupati Haryanto juga bupati dan walikota di jajaran eks-Bakorwil tersebut.
Salah satu yang masih menjadi masalah utama, kata Ganjar Pranowo, adalah kemiskinan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga jika Kabupaten pati berhasil menekan angka kemiskinan itu, adalah berkat kerja keras pimpinan daerahnya yang benar-benar luar biasa, karena itu indek angka kemiskinan di Jawa Tengah lebih baik diabaikan.
Sebab, katanya lebih lanjut, dalam lomba menurunkan angka kemiskinan Jawa Tengah ternyata meraih prestasi. Hanya indek angkanya masih mengacu data lama karena tidak ada update, tapi di Eks-Bakorwil I untuk angka kemiskinan di Kabupaten Blora masih harus mendapatkan perhatian upaya penanganannya, utamanya adalah di Kabupaten Rembang.
Masalah berikutnya, adalah reformasi birokrasi yang karena dengan pelayanan birokrasi yang cepat, tepat, dan murah hal itu sama saja sudah bersikap ramah terhadap yang harus dilayani. ”Dengan demikian, hal itu merupakan sambutan terhadap investor yang siap hadir di Jawa Tengah untuk berinvestasi, sehingga investasi tersebut membuka lapangan kerja bagi masyarakat,”ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Bupati Haryanto dalam Video conferens dengan pemerintah Desa/Kecamatan Kayen, Pati.(Foto:SN/aed)
Adapun masalah lainnya, katanya lagi, adalah soal KKN, kendati ada pihak yang menyatakan bahwa Jawa Tengah belum biusa bersih dari perbuatan korupsi, tapi Ganjar percaya masih banyak apartur sipil negara yang baik. Sehingga hal bisa diajak mengatasi permasalahan tersebut, maka Jawa Tengah akan merupakan daerah ”pecah telur,” untuk pembelajaran anti kurupsi.
Sasarannya, adalah para siswa yang harus diberikan pelajaran untuk tidak melakukan korupsi saat masih duduk di bangku sekolah. Hal tersebut akan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang masih dalam proses pentusunan dan akan selesai secepatnya untuk ditandatangani dan diberlakukan, bahkan sudah ada 6 sekolah yang sudah memberikan pelajaran kepada para siswanya untuk tidak korupsi.
Dampak dari pemberian pelajaran itu, adalah jika nanti mereka menduduki jabatan di pemerintahan tidak melakukan perbuatan itu, karena pada diri mereka sudah tertanam pelajaran untuk tidak koriupsi. Sedangkan masalah berikutnya, yaitu lingkungan hidup yang juga tidak bisa dipandang ringan sehingga soal aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus diatur sebaik-baiknya.
Untuk yang terakhir adalah masalah UMKM, dan dalam masalah ini Ganjar pun memerkan produk-produk UMKM yang sudah disediakan di dekatnya. Hal itu ditindaklanjuti dengan video conferens, di mana melalui fasilitas tersebut Gubernur berdialog dengan Kepala Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Pati, Marno yang ditanya soal lima masalah di Kayen yang belum tertangani.
Di antaranya, selain banjir rutin juga UMKM, di mana kades yang bersangkutan dalam masalah tersebut menyampaikan kesulitan yang dialami para pelaku UMKM berkait dengan permodalan. ”Modal yang dibutuhkan rata-rata per kelompok adalah Rp 50 juta.(sn)
