Juru bicara yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Pati, Sunandar (Foto:SN/aed)
SAMIN-NEWS.COM PATI – Fraksi Partai Demokrat DPRD Pati melalui juru bicaranya, Sunandar dalam pandangan umum rapat paripurna DPRD setempat, Selasa (11/6) kemarin juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati beserta seluruh jajaran ekdsekutif. Sebab, sudah melaksanakan salah satu tugas konstitusionalnya, yaitu menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran (TA) 2018.
Laporan kepada DPRD tersebut memang harus disampaikan sebelum 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya Kepala Daerah dan DPRD dituntut untuk taat aturan, dan ketaatan itu akan sangat berdampak positif terhadap agenda kedewanan dan pemerintahan yang lain.
Selain itu, katanya lebih lanjut, laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud pelaksanaan pemerintahan daerah yang telah diperiksa BPK. Karena itu fraksinya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas hasil pemeriksaan tersebut, yaitu diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pati, adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan fluktuatif posisitif dengan kisaran angka 4,64 s/d 6,01 persen. ”Namun pergeseran pertumbuhan ekonomi hanya beda sedikit dari Tahun 2017 dengan kisaran angka 4,64 – 5,97 persen,”ujarnya.
Hal tersebut, katanya lagi, menunjukkan sektor-sektor itu memegang peran penting dalam perekonomian di Kabupaten Pati. Karena itu fraksinya berharap agar OPD yang membidangi sektor-sektor itu harus tetap ditingkatkan mengingat memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pati.
Sedangkan secara umum pendapatan dalam APBD Kabupaten Pati Tahun 2018 dapat terealisasi sebesar 100,49 persen, tapi masih terdapat beberapa objek pendapatan yang capaiannya belum mendekati 100 persen. Di antaranya, bagi hasil pajak penghasilan orang/pribadi baru sebesar 65,50 persen, dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dari pungutan hasil perikanan sebesar 74,36 persen.
Selebihnya bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dari pertambangan minerba sebesar 73,66 persen dan bagian laba atas penyertaan modal pada PDAM dan Bank Daerah belum ada penjelasannya, karena itu mohon penjelasannya. Adapun yang berkait laporan pembiayaan daerah Silpa sebesar Rp 252.398.941.500, Fraksi Demokrat mencermati bahwa silpa tersebut masih terlalu besar.
Dengan demikian, dilihat dari aspek perencanaan masih banyak kegiatan yang tertunda, dan bahkan tidak dapat dilaksanakan, sehingga mohon penjelesannya. ”Berkait dengan laporan operasional terdapat surplus LO sebesar Rp 280.438.084.486,86 juga mohon dijelaskan,”imbuhnya.(sn)
