SAMIN-NEWS.com, PATI – Program bantuan pemerintah dalam membantu masyarakat di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) ditemui persoalan yang muncul. Karena apa, dengan semakin banyaknya jenis bantuan serta beda jumlah nominal yang diberikan memicu kecemburuan sosial diantara warga sendiri.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) melalui Kepala Bidang Perumahan Suhartono bahwa di lapangan dengan banyaknya jenis bantuan menimbulkan ketidakharmonisan antar tetangga.
“Masalah verval (verifikasi dan validasi) data, duplikasi KPM (Keluarga Penerima Manfaat), kecemburuan jenis dan jumlah bantuan (ada yang uang, ada yang dalam bentuk pangan/sembako dan ada yang mendapat uang 200 ribu ada yang 600 ribu),” terangnya kepada Saminnews, Senin (8/6/2020).
Selain itu, Suhartono menambahkan persoalan yang timbul berkait dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data yang digunakan oleh Kemensos yakni pada tahun 2015. Yang untuk saat ini sudah banyak yang berubah. Misalnya saja yang bersangkutan sudah meninggal, pindah rumah dan sudah menjadi kaya.
Perubahan identitas terkait status personal nyatanya mempengaruhi proses verifikasi oleh petugas yang berwenang. Karena, setiap data yang diusulkan selanjutnya diverivikasi maupun divalidasi terkait identitas kependudukan serta kondisi seseorang yang diusulkan. Artinya by name by addres dengan nama dan alamat yang jelas ketika disinkronkan dan hasilnya tepat.
Persoalan tersebut ditemukan ketika mendampingi dan memantau proses penyaluran bantuan pada desa-desa di Kecamatan Pati. Sementara itu, jika ada persoalan yang timbul, dengan disebut memberi solusi agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Monitoring dan evaluasi mas. Pemantauan dan usulan perbaikan jika ada masalah. Terkait bantuan sosial baik PKH, BSP, BST, BLT-DD, BLT Kabupaten dan BLT Provinsi,” tandasnya.
