PROGRAM Katu Prakerja sudah seharusnya segera diaudit seperti yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kajiannya, KPK menemukan sejumlah masalah yang berpotensi merugikan negara. Sembari menunggu audit, pemerintah selayaknya menangguhkan sementara program dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut.
KPK menyebutkan bahwa secara umum ada 4 hal dalam Kartu Prakerja yang janggal. Yakni pendaftaran dan pendataan peserta yang tak sinkron dengan data Kementerian Ketenagakerjaan, konflik kepentingan dalam penunjukan mitra penyedia pelatihan, konten pelatihan yang tak layak, serta dugaan pelatihan fiktif.
Dari temuan tersebut, salah satu yang krusial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan validasi calon peserta pelatihan Prakerja melalui pengadaan alat pengenal wajah. Andai saja manajemen pelaksana Kartu Prakerja bisa memverifikasi calon peserta dengan data nomor induk kependudukan, perangkat senilai Rp 30,8 miliar itu tak perlu diada-adakan.
Problem lain yang tak kalah penting adalah penunjukan delapan mitra platform digital Kartu Prakerja yang tak memenuhi aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedelapan mitra yang terpilih adalah Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. Melenceng dari pakem, penunjukan kedelapan mitra berpotensi melanggar prinsip persaingan sehat, transparansi, keadilan, serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Diluar apa yang menjadi kajian KPK, ada pula potensi program Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran.Bila target utamanya adalah mereka yang kehilangan pekerjaan akibat mewabahnya Covid-19, bantuan langsung tunai jelas lebih tepat ketimbang pelatihan online. Masalah lain, dari anggaran Rp 20 triliun, sebanyak 28 persen atau sekitar Rp 5,6 triliun juga bakal jatuh ke tangan mitra platform digital dan penyedia pelatihan, bukan untuk mereka yang paling membutuhkan. Ahh, program yang seharusnya jadi penolong mereka yang membutuhkan, justru dari hulu ke hilir sekarang penuh dengan celah ketidaksesuaian. Sebagai masyarakat biasa, melihat hal seperti ini sudah seperti merasakan luka yang dijeruk nipisin…
