BULAN lalu Bupati Pati Haryanto selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pati mengungumkan bahwa Pati Zero Positif covid-19. Dengan gagah dan penuh keyakinan, saat itu Bupati mengumumkan disertai ucapan alhamdulillah terkait penanganan corona yang ada di Kabupaten Pati.
Berita baik tersebut bulan lalu tentu menjadi sebuah oase bagi kehidupan masyarakat Pati. Ditengah kebingungan dan ketakutan, akhirnya masyarakat Pati kembali merasa aman untuk beraktifitas seperti biasa.
Benar saja, pasca diumumkannya status zero covid-19 tersebut masyarakat mulai beraktifitas seperti biasa bahkan diluar kontrol yang seharusnya. Saat itu, kebetulan bertepatan dengan kesempatan jelang lebaran. Dua pusat perbelanjaan di Pati saat itu kembali ramai bahkan lahan parkir sampai tidak cukup, pembatasan sosial dan protokol kesehatan tak ada lagi saat itu.
Tentu ramainya pusat perbelanjaan saat tersebut, erat hubungannya dengan pengumuman pati zero covid-19 yang disampaikan oleh Bupati. Bagaimana tidak? Masyarakat tentu lelah dengan protokol kesehatan dan hidup dengan penuh pembatasan. Dengan adanya pengumuman zero covid, secara tidak langsung tentu masyarakat merasa lega dan terlepas dengan belenggu pembatasan yang diberlakukan selama ini. Padahal pada kenyataannya, kasus covid-19 di Pati masih jauh dari kata aman.
Pasca diumukan status zero covid bahkan hingga sekarang Pati terkesan serba abai dengan protokol kesehatan. Apalagi ditambah dengan ketidak jelasan regulasi dan penanganan covid-19. Bayangkan saja, dengan anggaran 137 Miliar kok masih saja ada RS yang kekurangan APD? Kan jadi aneh.
Ketidak jelasan pemerintah juga terlihat dari kasus karyawan dari salah satu perusahaan makanan yang terkonfirmasi positif covid. Saat itu, pihak manajemen perusahaan mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut, namun hingga kini Gugus Tugas masih belum juga menyampaikan hal tersebut ke publik.
Publik seharusnya berhak diberi tahu tentang fakta tersebut, bahkan beberapa media yang memberitakan hal tersebut dianggap agen hoax oleh beberapa kelompok masyarakat yang masih sangat berpegang dengan pengumuman resmi pemerintah.
