MENDADAK lini masa media sosial diramaikan oleh pemberitaan yang menyebutkan bahwa Kementerian Agama memasukkan anggaran berlangganan VPN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
Komisi VIII DPR RI pun menyorot anggaran dan menganggap hal tersebut kurang jelas. “Ada di Sekretariat Jenderal, pemenuhan pembayaran bandwidth VPN. Ini pertanyaan besar buat saya, izin pimpinan ini apa maksudnya?” tanya Ihsan Yunus selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI saat rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Gedung DPR.
Ia pun menyebut bahwa bahwa VPN biasa digunakan sebagai akses untuk menembus situs-situs yang dianggap ilegal. Bahkan ia menyebut bahwa rata-rata VPN digunakan untuk mengakses situs-situs porno.
Mendengar hal tersebut, respon pertama saya hanya merasa terheran-heran. Ternyata Kemenag sudah sadar pakai VPN berbayar biar tingkat keamanannya maksimal. Di sisi lain saya juga bertanya, ngapain sih kementrian pakai VPN segala?! Awas aja kalau buat akses Reddit.
Selain DPR RI, netizen juga dengan sembrononya reflek menuduh aneh-aneh penggunaan VPN di instansi Kemenag. Padahal jelas VPN fungsinya bukan hanya untuk ‘Mbokep’ saja, dasar netizen pengguna VPN gratisan.
Dari namanya saja sudah jelas, VPN alias Virtual Private Network. Kan sudah jelas, hal tersebut digunakan untuk mendapatkan koneksi private dan menghindari pencurian data melalui jaringan public. Kalo belum jelas, coba deh googling tentang fungsi VPN. Apalagi tau sendiri kalau provider internet di Indonesia terlalu suka blokir sembarangan situs ini itu.
VPN memang penolong. Secara sederhana VPN membantu kawan-kawan berselancar di internet tanpa khawatir sama benteng internet positif yang lebih terasa seperti kekangan ketimbang perlindungan.
Yang terpenting, dengan adanya kejadian ini kita bisa belajar bahwa suudzon itu jelas tidak baik. Coba cari tahu dulu sebelum berkomentar, barangkali literasi kita yang masih kurang. Satu hal lagi yang perlu ditekankan, VPN itu fungsinya bukan hanya untuk ‘Mbokep’ lhooo,,
