DAHULU kala Gibran pernah mengatakan bahwa ia tak akan pernah mencalonkan diri sebagai walikota. Bahkan saat itu, dengan tegas ia menyatakan bahwa pihaknya sangat anti dengan politik dinasti. Namun saat ini, seolah ia mengoreksi pernyataan tersebut dengan menuver politik yang id lakukan saat ini. Cenderung menjilat ludah sendiri, tapi disisi lain hal tersebut bukanlah sebuah masalah besar.
Pada akhirnya, apa yang diperkirakan oleh sejumlah kalangan benar-benar terbukti. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming benar-benar maju pada kontestasi pemilihan walikota Solo di Pilkada serentak 2020 depan dan berpasangan dengan Ketua DPRD Solo Teguh Prakosa.
Manuver Gibran tersebut tentu dihujani berbagai kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Maklum, sikap Gibran yang memilih maju dalam pemilihan walikota mendatang sangat bertolak belakang dengan citra yang ia tunjukkan beberapa tahun yang lalu. Saat itu ia seolah sama sekali tidak memiliki ambisi maju sebagai kepala daerah.
Namun seperti kita ketahui bahwa politik memang sangat mudah merubah seseorang, tak terkecuali dengan puta kesayangan Presiden Jokowi tersebut. Gibran mengikuti manuver bapaknya yang dulu di tahun 2012 pernah berjanji akan memimpin Jakarta selama lima tahun, namun pada akhirnya, ia terjun ke Pilpres 2014, dan menang.
Sebenarnya, secara administrasi Gibran tidak bisa dicalonkan. Sebab salah satu syarat pengajuan calon melalui penjaringan internal adalah sudah terdaftar sebagai kader minimal tiga tahun. Sedangkan kita tahu bahwa Gibran resmi mendaftar sebagai kader baru beberapa bulan belakangan ini. Ia hanya beruntung mendapatkan jalur khusus menggunakan ‘Kartu Sakti’ dari pusat.
Jika ia mendaftar melalui jalur meritokrasi kepartaian, pastilah ia tak akan lolos maju. Sebab kalau melalui mekanisme tersebut, Achmad Purnomo-lah yang jauh lebih berhak. Ia sudah jadi kader PDIP sejak lama, ia menjalani karier kepartaiannya dari bawah.
Secara prinsip, apa yang dilakukan Gibran sangatlah tidak sehat dan cenderung dzalim. Namun, dalam panggung politik, kedzaliman tentu tidak berlaku dan dipermasalahkan. Politik itu memang harus lentur dan kenyal seperti pipi Via Vallen. Ada banyak pemakluman dan kompromi yang harus ditempuh dalam perpolitikan.
Dengan adanya kemungkinan seperti yang berlaku dengan Gibran, seharusnya partai tidak bisa serta merta jumawa membusungkan diri dalam perpolitikan. Sebab, ada banyak hal yang secara tiba-tiba bisa serta merta mengalahkan kepartaiannya. kendati ia sudah berstatus sebagai kader, namun tetap saja ia bukan kader “kultural” yang layak merepresentasikan nilai partai itu sendiri. Gibran adalah kader “dadakan”, sehingga kadar kepartaiannya boleh dibilang masih sangat kecil, bahkan cenderung nol.
Dalam hal ini, kehadiran Gibran tentu menjadi hantaman keras bagi beberapa pihak yang selalu kaku dan meyakini ekuatan politik yang terlalu partai-sentris. Seolah ia membawa pesan bagi semua pihak bahwa pada titik tertentu, politik memang selalu butuh sosok yang bisa menang karena faktor keilmuannya, kepopulerannya, kebermanfaatannya, sumbangsihnya, pengalamannya, hubungan kekeluarganya, atau apa pun itu, untuk menandingi faktor kepartaiannya.
