SAMIN-NEWS.com, PATI – Pelaksanaan program kerja merupakan visi dari satuan pimpinan pemerintahan berdasarkan bidang yang diemban masing-masing. Dengan program kerja (proker) sebagai bentuk representasi pembangunan pada bidang tertentu. Dari perekonomian, sosial, kepariwisataan, Kepemudaan maupun pembangunan tata kelola kawasan permukiman.
Namun, bahwa kita tahu sendiri program tidak akan berjalan ketika tidak ada daya dukung yang berupa pembiayaan. Sebab, operasional kegiatan membutuhkan cost atau biaya demi menunjang aktivitas. Hal itu tentunya tak luput juga dari sumber daya manusia itu sendiri sebagai pelakunya. Sebagai subjek pembangunan.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suhartono. Pada internal bidangnya juga tidak bisa berbuat banyak lantaran kendala finansial oleh pemerintah daerah. Akibatnya, perencanaan program kerja tersendat.
“Ya tidak ada untuk sementara ini. Sementara kok menunggu anggaran di perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020 mas. Karena sempat ada refocusing anggaran untuk menangani covid-19,” katanya kepada Saminnews, Selasa (28/7/2020).
Meskipun bahwa masih kegiatan yang jalan, Ia menuturkan dari pembiayaan sebelum terjadinya perubahan anggaran. Bahwa sejak bulan Maret lalu, kemunculan Covid-19 telah berimbas pada berbagai sektor. Yang juga atas pembiayaan program, hingga dialihkan untuk jaring pengaman sosial di tengah masyarakat.
“Soale semua kegiatan berbasis anggaran. Kalau ada alokasi anggaran di perubahan yang dulu sempat di pangkas semua untuk penanganan Covid-19. maka baru bisa dilaksanakan kegiatan,” pihaknya menjelaskan.
Pembahasan perumusan perubahan anggaran APBD akan dilaksanakan oleh Dewan Pati bersama dengan pimpinan Dinas lain. Dengan membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD 2020. “OPD yang diundang dari Bappeda, Komisi C, Disperkim serta bagian Administrasi Pembangunan Setda Pati,” tandas Suhartono.
