SAMIN-NEWS.com, SEMARANG – Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Kawasan Industri Terpadu Batang Jawa Tengah, Selasa (30/6) lalu, tiga perusahaan BUMN, masing-masing PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT Pembangunan Perumahan (PP, dan PT Perkebunan Negara (PTPN) IX membentuk konsorsium. Ketiganya dengan cepat berkolaborasi menidaklanjuti keinginan Kepala Negara, agar dapat menarik investasi dari 119 perusahaan yang berencana merelokasi pabrik dari China.
Direktur Utama (Dirut) PT KIW, Rachmadi Nugroho menegaskan, setelah kunjungan Presiden Jokowi di lahan calon KIT Batang akhir Juni lalu, pihaknya terus melakukan persiapan agar ada percepatan sehingga pembangunan segera terelisasi. ”Saat ini progresnya pembentukan konsorsium pengelola kawasan industri. Masih awal sekali,” jelas Rachmadi Nugroho yang sebelum di KIW menjabat sebagai Dirut PT Jakarta Industri Estate Pulogadung (JIEP).
Ditambahkan, bahwa untuk menarik investor agar menanamkan investasinya, paling tidak ada tiga komponen yang harus diperhatikan. Yaitu pertama, harga lahan yang murah atau kompetitif, kedua adalah perizinan yang cepat, murah mudah, dan pasti, ketiga tak lain pelayanan yang prima. ”Secara marathon rapat koordinasi dilakukan setiap minggu, baik tiga pilar utama PTPN IX, PT PP dan PT KIW ditambah stakeholder yang lain sebagai supporting seperti jajaran Maritim dan Investasi,”paparnya.
Selain itu ada juga Komenko Perekonomian, Kementrian BUMN, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKPM, Binamarga, Pelindo, PLN, Pertamina , KAI, Pemprov Jateng dan Pemkab Batang. Bagi-bagi tugas, Kementrian PUPR, dan Binamarga berencana membuka exit tol dengan harapan bisa langsung akses ke kawasan industri.
Untuk exit tol yang ada tersedia berjarak 16 kilometer menuju kawasan industri, dan urusan listrik menjadi tanggung awab PLN. Harus dijamin harga daya listrik di dalam kawasan tidak boleh mahal dibanding dengan harga daya listrik di dalam kawasan tidak lebih mahal dibanding dengan harga daya di luar kawasan. Demikian pula pasokan gas menjadi tanggung jawab Pertamina, air bersih dan air baku menjadi urusan Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementrian PUPR.
Gerak cepat juga dibutuhkan oleh Kementrian Perhubungan sebagai regulator untuk menugaskan PT KAI sebagai operator merevitalisasi jalur kereta api kelas III/kecil yang terletak di Ketanggan, Gringsing, Batang. Tidak hanya merevitalisasi Stasiun pelabuhan, termasuk mempersiapkan dryport. Kementrian Perhubungan juga menugaskan Direktoran Jendral Perhubungan Laut dan PT Pelindo untuk merevitalisasi pelabuhan tua Batang.
Hal tersebut sejalan dengan gagasan Menteri Eric Thohir, yaitu menarik investasi Jepang dan Amerika Serikat (AS). ”Karena itu menyulap pelabuhan peninggalan Belanda yang terkoneksi dengan Kawasan Industri Batang harus dilakukan,”tandasnya.(RIS)
