SEMAKIN kesini, pendukung Jokowi garis keras semakin lupa bahwa gerakan menolak UU Cipta Kerja lahir secara organic dan tanpa mengada-ada. Meskipun tidak bisa dipungkiri selalu ada poser di semua kesempatan yang ada.
Secara misterius para pendukung Jokowi garis keras kini justru menganggap bahwa gerakan menolak UU Cipta Kerja merupakan hidden agenda untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Terlebih kelompok yang memang sudah kontra dengan Jokowi sedari awal seperti FPI, PA 212, dan KAMI juga ikut menolak UU kontroversial tersebut.
Atas hal tersebut lah militan Jokowi akhirnya menganggap bahwa aksi demo menentang UU Cipta Kerja adalah bagian dari plot twist menjatuh presiden junjungan mereka.
Pandangan dangkal semacam ini tentu terlalu sembrono dan terlalu gegabah. Tentu sangat tidak bijak jika menggeneralisir bahwa semua yang menolak UU Cipta Kerja hanyalah bagian dari sentimen anti Jokowi.
Para militan Jokowi seakan lupa kalau aksi penolakan UU Cipta Kerja tersebut hadir secara organic dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun.
Bahkan saya berani bertaruh jika para pemilih Jokowi di kedua putaran pemilihan umum lalu juga banyak yang merasa kecewa dengan munculnya UU tersebut.
Sederhananya, aksi penolakan UU Cipta Kerja tersebut kini telah menjadi manifestasi dari menggunungnya kekecewaan atas semakin ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat itu sendiri.
Bagaimana tidak? Secara prinsip saja sudah tidak sesuai. Sebagai informasi, omnibus law merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Konsep ini umumnya muncul di negara-negara yang menganut sistem common law seperti Amerika untuk mengatasi tumpah tindihnya regulasi.
Sementara Sistem hukum di Indonesia sebenarnya menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau yang biasa kita sebut Civil Law.
Belum lagi mengenai pembahasan yang dilakukan secara maraton dalam waktu tujuh bulan di hotel mewah yang minim melibatkan partisipasi publik. Langkah-langkah pemerintah dan wakil rakyat dalam pembahasan UU yang serba ditutup ini memang mengundang banyak tanya.
Sebenarnya masih banyak lagi ketidakjelasan dan ketidaksesuaian proses bahkan isi UU Cipta Kerja tersebut. Jadi tentu sangat sembrono dan bodoh ketika para militan Jokowi menganggap aksi penolakan UU bermasalah tersebut adalah sebuah upaya untuk menentang dan menjatuhkan Lord junjungan mereka.
Masih mau belain Jokowi dalam urusan UU Cipta Kerja? Lihat saja foto yang viral ketika ramai aksi penolakan UU Cipta Kerja. Baliau justru lebih memilih bercengkerama dengan bebek ketika rakyatnya riuh menentang UU Cipta Kerja.
Membicarakan soal Bebek, saya justru ingat salah satu twit teman saya ketika kabar tersebut ramai. “Dulu saja pas kampanye datang dan meminta suara rakyat. Lha sekarang pas rakyat datang bersuara kok malah datangin bebek? Kok gak minta suara bebek saja pak pas pemilu?”.
