SAMIN-NEWS.com, PATI – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Sudiyono menegaskan meski implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan desa belum optimal lantaran diprioritaskan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Namun dalam praktiknya juga memperhatikan porsi yang lain.
“Namun toh demikian, ada porsi-porsi yang harus tetap diperhatikan demi keberlangsungan program SDGs ini,” ujar Sudiyono di kantornya kepada Saminnews belum lama ini.
Porsi yang tetap diperhatikan pada saat penanganan JPS, lanjutnya yaitu dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan perekonomian desa. Hal ini melalui usaha BUMDes. Aktivitas ini yang tidak boleh dikesampingkan. Juga, porsi penanganan stunting yang tetap dianggarkan.
JPS yang disebutkan olehnya itu adalah dalam rangka mengatasi dampak wabah pandemi. Dimana membuat pergeseran pada beberapa aspek. Dan hal ini juga berimbas pada porsi anggaran desa. Dimana program JPS menggunakan Dana Desa (DD) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. Pun demikian juga dengan pembiayaan program SDGs.
Menurutnya, langkah tersebut ditempuh untuk pembiayaan kegiatan beberapa program agar tetap jalan. Meski dalam keterbatasan, namun tetap berjalan. Artinya, meski anggaran terdapat plot yang ditujukan untuk pembiayaan JPS, namun tetap memperhatikan bidang yang lain.
“Itu semua juga diarahkan, dengan segala keterbatasan itu. Karena sumber dana yang terbatas, karena berkurang tersebut,” tambahnya.
Khusus untuk program penanganan stunting itu, disebutkan DD secara wajib untuk ada anggaran yang dialokasikan program pengendaliannya. Dan hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa.
“Untuk alokasi penanganan stunting itu selaras dengan kebijakan pusat. Dan mendasarkan pada seberapa jauh dari kebutuhan desa dalam anggarannya. Sesuai kebutuhan pemerintah desa,” jelas Sudiyono.
