DENGAN berbagai rentetan peristiwa yang cukup memukul kehidupan bangsa Indonesia, tentu kita terasa sah-sah saja untuk bertanya apakah pernyataan Jokowi memang masih layak untuk didengar? Terlebih mengenai vaksin gratis.
Menurut pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu, pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19 kepada masyarakat Indonesia. Bahkan ia menyebut bahwa dirinya lah yang nantinya akan menerima dan menggunakan vaksin tersebut pertama kali untuk membuktikan bahwa vaksin gratis tersebut memang aman digunakan.
Seperti kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 memang telah berhasil memporakporandakan berbagai sendi kehidupan termasuk ekonomi. Dalam hal ini citra Jokowi sebagai presiden pun ikut jatuh, terlebih pasca dua menterinya berhasil diamankan oleh KPK dalam kasus korupsi yang terjadi di tengah pandemi. Jadi tentu sangat wajar jika banyak yang menilai bahwa citra Jokowi akan semakin terpuruk dan sulit untuk kembali bangkit.
Sebab itu, tentu hal yang wajar ketika banyak pihak yang menilai bahwa vaksin gratis tersebut hanyalah dijadikan Jokowi sebagai medium untuk memperbaiki citranya yang telah hancur.
Lantas apakah pernyataan Jokowi terkait vaksin gratis tersebut masih bisa dipercaya sepenuhnya? Terlebih dengan berbagai track record nya selama ini.
Mari kita sedikit melakukan kilas balik di masa awal pandemi. Bulan Maret 2020 lalu masker langka di pasaran karena ada pihak yang tidak bertanggungjawab menimbun masker tersebut. Masyarakat pun panik, resah, dan gelisah. Namun ada omongan Jokowi bahwa 50 juta stok masker tersedia saat itu.
“Nanti Pak Menteri biar cek, tetapi dari informasi yang saya terima stok yang di dalam negeri kurang lebih 50 juta masker ada,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan.
Namun bagaimana nyatanya? Masker tetap saja langka dan sulit untuk didapatkan. Misal pun masyarakat bisa menemukannya, harganya akan terasa begitu tidak masuk akal. Jadi tentu wajar jika beberapa pihak kini meragukan apa yang dikatakan oleh Jokowi.
Namun dalam hal ini ada sebuah titik yang cukup menarik untuk menjadi bahan renungan. Nengapa para politikus yang sering mengkritik seperti Fadli Zon dan Rizal Ramli tidak menuntut Jokowi secara hukum dengan menggunakan pasal yang ada di UU ITE, atau UU lainnya bahwa Jokowi telah menyebarkan hoaks?
Dari sini tentu menjadi begitu terang bagi kita untuk menyebut bahwa UU ITE memang hanyalah sebuah pasal karet yang bisa digunakan oleh orang berkepentingan saja.
Sampai sini tentu banyak dari kita yang akan setuju jika Presiden Jokowi kita juluki bersama sebagai presiden antonim. Sebab dengan berbagai rentetan peristiwa yang telah berlalu, secara tidak langsung kita telah disadarkan bahwa jurus terjitu untuk memprediksi kondisi negara ialah dengan menggunakan logika terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi.
Kesimpulan ini terbeber jelas dalam banyak contoh. Misal, ketika pada Maret 2020 Jokowi mengatakan akan membunyikan genderang perang melawan corona, di bulan Mei dia malah mengimbau kita hidup berdampingan dengan virus ini.
Ketika Maret Jokowi minta masyarakat tidak mengkhawatirkan stok pangan kita, sebulan kemudian Presiden curhat stok makanan di puluhan provinsi mengalami defisit.
Lantas apakah kita memang harus percaya dengan pernyataan Jokowi yang kini menyebut bahwa vaksin akan dibagikan secara gratis begitu saja?
